Utama

Relasi Krisis Akibat Pandemi Terhadap Peningkatan PKPU dan Kepailitan

PKPU dan kepailitan sebenarnya bagian dari jalan keluar saat terjadi tekanan ekonomi. Selain itu, proses PKPU dan kepailitan juga menjadi salah satu indikator penilaian kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EoDB) di Indonesia.
Oleh:
Mochamad Januar Rizki
Bacaan 3 Menit
Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) mengadakan webinar internasional dengan topik Covid-19 Temporary Measures to Prevent the Increasing Insolvency and PKPU Petitions in Indonesia, Kamis (2/9). Foto: MJR
Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) mengadakan webinar internasional dengan topik Covid-19 Temporary Measures to Prevent the Increasing Insolvency and PKPU Petitions in Indonesia, Kamis (2/9). Foto: MJR

Isu moratorium atau penghentian sementara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan kepailitan menjadi pembahasan utama saat ini. Usulan yang disampaikan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) tersebut didasari makin tingginya jumlah PKPU dan kepailitan oleh kreditur terhadap pelaku usaha Indonesia yang menjadi debitur perbankan akibat pandemi Covid-19.

Gagasan ini tentunya menimbulkan perdebatan berbagai pihak. Di satu sisi, moratorium ini memberi kelonggaran bagi pelaku usaha namun sisi lain kebijakan tersebut dapat mengganggu likuiditas perbankan sehingga berisiko jadi krisis sektor keuangan dalam skala besar. Berbagai gagasan bermunculan untuk mencari win-win solution atas persoalan tersebut.

Hal ini menjadi latar belakang Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) mengadakan webinar internasional dengan topik “Covid-19 Temporary Measures to Prevent the Increasing Insolvency and PKPU Petitions in Indonesia”, Kamis (2/9).

Ketua AKPI Jimmy Simanjuntak menyampaikan pembahasan moratorium PKPU dan kepailitan jadi persoalan penting yang harus dicari jalan keluar. Menurutnya, persoalan ini bukan hanya terjadi di Indonesia melainkan berbagai negara akibat Covid-19. (Baca: Apindo Minta Pemerintah Lakukan Moratorium PKPU dan Kepailitan)

Dia menyatakan jumlah PKPU dan permohonan kepailitan meningkat siginfikan setahun terakhir dan diperkirakan terus bertambah. Jimmy merujuk data Pengadilan Niaga Jakarta, yang menyatakan jumlah PKPU dan permohonan pailit meningkat 50% dibandingkan tahun 2019. Kemudian, statistik menunjukkan bahwa jumlah permohonan PKPU terdapat 331 petisi dan 36 petisi kepailitan sepanjang Januari 2021 hingga Juli 2021.

“Dapat disimpulkan bahwa pandemi merupakan faktor utama ketidakmampuan debitur dalam melunasi utangnya dan Kreditur mengalami kerugian finansial karena tidak adanya pembayaran kembali. Dalam situasi tersebut, tidak heran jika PKPU dan proses kepailitan lebih diutamakan daripada kreditur karena pemeriksaan dan putusannya lebih cepat daripada gugatan perdata,” jelas Jimmy.

Seiring gagasan moratorium tersebut, Jimmy menyampaikan PKPU dan kepailitan sebenarnya bagian dari jalan keluar saat terjadi tekanan ekonomi. Selain itu, proses PKPU dan kepailitan juga menjadi salah satu indikator penilaian kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EoDB) di Indonesia.

Berita Terkait