Beberapa waktu lalu, di tengah hujan kritik terhadap rencana moratorium PKPU-Pailit, kini muncul rencana Pemerintah untuk moratorium PKPU-Pailit secara total, bukan jangka waktu tiga tahun seperti yang diusulkan APINDO sebelumnya. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU), Cahyo Rahadian Muzhar memastikan bahwa pendekatan yang dilakukan akan mengikuti konsep Temporary Measures untuk jangka waktu 6 sampai 12 bulan.
Ditjen AHU tengah mengkaji best practice moratorium di berbagai negara. Menteri Hukum dan HAM, Yasona Laoly dalam diskusi yang digelar AKPI bahkan menyebut Pemerintah telah melalui kajian mendalam dengan World Bank terkait urgensitas pemberlakuan moratorium untuk pengendalian angka permohonan PKPU dan Pailit di Indonesia.
Menariknya, Indonesia mewacanakan pemberlakuan moratorium justru pasca pertumbuhan ekonomi Indonesia diberitakan mengalami kenaikan sebesar 7%, di saat banyak negara sudah mulai memberhentikan moratorium seiring dengan pemulihan perekonomian di Negaranya. Pelibatan stakeholder juga disebut belum dilakukan secara menyeluruh dalam persiapan rencana pemberlakuan moratorium ini. Akibatnya jelas akan muncul hujanan kritik dari berbagai sisi. Terkait hal ini, Cahyo mengakui bahwa pembahasan sudah dilakukan beberapa kali, namun memang belum melibatkan seluruh stakeholder yang ada.
Masih samarnya model pemberlakuan moratorium yang akan diadopsi Indonesia wajar saja memunculkan kekhawatiran akan ketidakadilan dari konsep yang akan digunakan. Pasalnya, tak di semua negara implementasi moratorium berjalan mulus. Perlu pengkajian secara komprehensif, antisipasi berbagai potensi risiko dampak negatif, dengan kebijakan yang rasional dan berkeadilan bila pemerintah betul-betul menginginkan manfaat dari pemberlakuan moratorium ini. Edisi premium stories kali ini akan membahas beberapa potensi risiko yang harus dipertimbangkan serta pendekatan yang dilakukan di beberapa negara.
