Terbaru

Menaker Minta Pemda Tingkatkan Perhatian Terhadap Jaminan Sosial

Perlu kolaborasi antara BPJS Ketenagakerjaan dan pemerintah daerah untuk memperluas perlindungan jaminan sosial untuk pekerja/buruh mulai dari lingkungan pemerintah daerah seperti pegawai non ASN, honorer, hingga perangkat RT/RW.
Oleh:
Ady Thea DA
Bacaan 3 Menit

Timboel mengingatkan Inpres No.2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, menginstruksikan seluruh kementerian/lembaga mendukung peningkatan kepesertaan pekerja/buruh di BPJS Ketenagakerjaan. Tercatat ada beberapa pemda sudah mengikutsertakan pekerja sektor informaslnya ke BPJS Ketenagakerjaan seperti Sulawesi Utara dan Jawa Barat.

“Beberapa hari lalu pemprov Jawa barat mengikutsertakan guru ngaji menjadi peserta JKK dan JKM BPJS Ketenagakerjaan yang dibiayai dari APBD Provinsi,” ungkapnya.

Selain itu, Timboel menyebut Permendagri No.27 Tahun 2021 mengamanatkan alokasi anggaran APBD untuk perlindungan sosial, antara lain mendaftarkan pekerja informal ke BPJS Ketenagakerjaan. Dengan mengalokasikan APBD untuk mendaftarkan pekerja informal menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan pemda telah menjalankan amanat Pasal 28H dan Pasal 34 UUD Tahun 1945. Hal ini juga dapat dilihat sebagai upaya melindungi pekerja/buruh rentan, sehingga mereka menjadi aman dan produktif.

Timboel berharap Mendagri dapat mengawasi dan mendorong pemda untuk mengikutsertakan pekerja informalnya menjadi peserta program jaminan sosial yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan, sehingga Inpres No.2 Tahun 2021 bisa terlaksana dengan baik. Menteri Keuangan juga bisa memberikan dukungan dengan mengalokasikan anggaran APBN ke APBD untuk DAU/DAK.

Tak ketinggalan Timboel berharap Menteri Ketenagakerjaan mendorong pemerintah provinsi untuk meningkatkan peran pengawas ketenagakerjaan untuk menegakan hukum terkait jaminan sosial bagi pekerja/buruh sektor formal. Sampai saat ini hanya 50 persen pekerja/buruh formal yang menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan.

Menteri Ketenagakerjaan, menurut Timboel juga bisa menerbitkan regulasi yang mewajibkan mitra dari pekerja/buruh yang menjalin hubungan kemitraan seperti ojek dan pengemudi daring, pekerja rumahan, dan pekerja rumah tangga untuk mendaftarkan dan membayarkan iuran mitranya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Regulasi itu akan selaras dengan Perpres No.109 Tahun 2013 yang mewajibkan pekerja/buruh sektor informal menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Bahkan bisa juga pekerja/buruh informal yang masuk kategori tidak mampu mendapatkan bantuan iuran dari pemerintah

“Ke depan saya berharap program Jaminan Pensiun dan JKP juga bisa diberikan kepada pekerja/buruh informal dan pekerja kemitraan, sehingga amanat UUD 1945 yaitu jaminan sosial menjadi hak konstitusional seluruh rakyat benar-benar terimplementasi. Begitu pula dengan bantuan subsidi upah,” harapnya.

Berita Terkait