KPK: Pihak yang Tahu Soal "Orang Dalam" Azis Syamsuddin Harap Lapor ke Dewas
Terbaru

KPK: Pihak yang Tahu Soal "Orang Dalam" Azis Syamsuddin Harap Lapor ke Dewas

Harus dilengkapi dengan bukti-bukti awal yang valid.

Oleh:
Mochamad Januar Rizki
Bacaan 3 Menit
Azis Syamsuddin disebut punya 'orang dalam' di KPK untuk mengamankan kasus. Foto: RES
Azis Syamsuddin disebut punya 'orang dalam' di KPK untuk mengamankan kasus. Foto: RES

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pihak-pihak yang mengetahui informasi dugaan adanya "orang dalam" mantan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin di KPK agar melaporkan ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

"Bagi pihak-pihak manapun yang mengetahui informasi dugaan pelanggaran etik insan KPK agar bisa melaporkan aduannya ke dewas dengan dilengkapi bukti-bukti awal yang valid," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (6/10).

Hal tersebut disampaikannya menanggapi informasi yang mengemuka tentang dugaan adanya "orang dalam" Azis Syamsuddin di KPK.

Ali mengatakan penegakan etik di lembaganya harus didasarkan pada bukti dan fakta, bukan dari opini yang belum tentu valid kesahihannya. "Oleh karenanya, KPK mengajak seluruh masyarakat untuk terus mengawasi kerja-kerja KPK agar tetap profesional dan mengedepankan nilai-nilai etik yang berlaku," ujar dia. (Baca: Azis Syamsuddin Disebut Miliki 8 Orang di KPK untuk Amankan Kasus)

Dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (4/10), saksi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tanjungbalai Yusmada menyebut Azis Syamsuddin memiliki delapan orang di KPK yang dapat dimanfaatkan untuk pengamanan perkara.

Yusmada saat itu menjadi saksi untuk mantan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju dan advokat Maskur Husain yang didakwa menerima total Rp11,5 miliar dari pengurusan lima perkara di KPK.

KPK, lanjut Ali, akan mendalami lebih lanjut keterangan saksi yang menyebut dugaan tersebut dan mengumpulkan keterangan lainnya agar persidangan dapat menyimpulkan apakah terdapat kesesuaian antar keduanya sehingga membentuk fakta hukum yang dapat ditindaklanjuti oleh KPK.

Tags:

Berita Terkait