Kolom

Meninjau Ulang Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Remisi

Jangan sampai pendapat MK dalam putusannya terkait remisi dijadikan dalih oleh pembentuk UU untuk memperlonggar pemberian remisi dengan mencabut PP 99/2012.
Bacaan 5 Menit
Kurnia Ramadhana. Foto: Istimewa
Kurnia Ramadhana. Foto: Istimewa

Pertengahan September lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan Nomor 41/PUU-XIX/2021 telah memberikan pandangan hukumnya terkait polemik pemberian remisi bagi pelaku kejahatan khusus (korupsi, terorisme, dan narkotika). Dalam putusannya, mahkamah menolak seluruh permohonan dan argumentasi yang dibangun oleh terpidana korupsi, OC Kaligis. Ini mengartikan bahwa substansi UU Pemasyarakatan sah dan konstitusional serta kewenangan pemerintah untuk melakukan pengetatan pemberian remisi bagi pelaku kejahatan khusus dengan sendirinya tetap berlaku.

Sebelum masuk lebih jauh pada substansi putusan MK, penting untuk lebih dulu mengulas tentang seluk beluk remisi itu sendiri. Dari sudut pandang historis peraturan, remisi sebenarnya sudah ada di Indonesia sejak tahun 1935 melalui kebijakan GouvernementBesluit. Adapun dasar pemberian remisi itu bukan karena hal-hal khusus, seperti pertimbangan sikap warga binaan di lembaga pemasyarakatan atau pun aspek hukum lainnya, melainkan sekadar merayakan hari kelahiran Ratu Belanda. Jadi, kalau mau konsisten, remisi itu pada dasarnya bukan merupakan hak, melainkan pemberian dari pemerintah.

Dalam regulasi, ketentuan remisi selama ini mengacu pada dua peraturan perundang-undangan, yaitu UU Pemasyarakatan dan sejumlah Peraturan Pemerintah (PP). Untuk level undang-undang, remisi disebutkan menjadi satu di antara 13 hak yang didapatkan seorang terpidana (Pasal 14 ayat (1) huruf i UU Pemasyarakatan). Terlepas dari terdapat kekeliruan yang fundamental terkait penyematan “hak” untuk pemberian remisi, namun perubahan paradigma itu lebih tepat dibincangkan dalam perdebatan Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan (RUU Pemasyarakatan).

Kemudian, UU Pemasyarakatan mendelegasikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengatur lebih lanjut syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang terpidana jika ingin mendapatkan remisi (Pasal 14 ayat (2) UU Pemasyarakatan). Atas dasar itu, pemerintah membuat tiga payung hukum terkait pengaturan teknis pemberian remisi, di antaranya, PP No. 32 Tahun 1999, PP No. 28 Tahun 2006, dan terakhir PP No. 99 Tahun 2012. Untuk kejahatan korupsi, ketentuan spesifik tentang syarat pemberian remisi baru muncul dalam PP 28/2006, yakni mesti berkelakuan baik dan telah menjalani 1/3 masa pidana.

Perdebatan awal pun muncul, pemerintah merevisi PP 28/2006 dengan menerbitkan PP 99/2012. Dalam ketentuan tersebut, kewajiban melunasi denda dan uang pengganti serta menjadi justice collaborator (Pasal 34 A ayat (1) PP 99/2012) menjadi syarat baru bagi terpidana korupsi jika ingin mendapatkan remisi. Akibat dikeluarkannya PP tersebut, sejumlah kalangan melayangkan kritik, satu dari sekian banyak argumentasi yang digunakan adalah PP 99/2012 melanggar HAM karena bersifat diskriminatif.

Kritik dari sebagian pihak itu penting untuk diluruskan. Misalnya, kewajiban untuk melunasi denda dan uang pengganti mesti diletakkan pada filosofi korupsi sebagai kejahatan ekonomi. Sehingga, selain menjalani masa pemidanaan, terpidana juga harus didesak untuk mengembalikan harta kekayaan yang diperoleh dari praktik korupsi. Sedangkan untuk justice collaborator sendiri dimasukkan dalam PP 99/2012 agar rantai kejahatan segera terbongkar sekaligus memaksa keterlibatan dari terpidana untuk mewujudkan hal tersebut.

Untuk alasan pelanggaran HAM, sebenarnya sudah termuat secara jelas dalam Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa pembatasan hak individu dimungkinkan sepanjang diatur dalam UU. Maka dari itu, menjadi tidak relevan lagi jika kemudian argumentasi pelanggaran HAM terus didaur ulang demi memperlonggar pemberian remisi. Apalagi, dalam konteks korupsi, yang notabene merupakan extraordinary crime, membutuhkan perlakuan khusus pada setiap penanganan perkaranya, termasuk ketika berada di lembaga pemasyarakatan.

Berita Terkait