Pojok MPR-RI

Akan Dibiayai APBN, Syarief Hasan: Proyek Kereta Cepat Harus Diaudit BPK

Melalui laman Sekretaris Kabinet pada 15 September 2015 Presiden Jokowi pernah berjanji bahwa kereta cepat yang bekerjasama dengan Cina tidak akan menggunakan APBN.
Oleh:
Tim Publikasi Hukumonline
Bacaan 2 Menit
Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan. Foto: Istimewa.
Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan. Foto: Istimewa.

JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan, mempertanyakan langkah Pemerintah yang menggunakan APBN dalam pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Pasalnya, Pemerintah telah berjanji untuk tidak menggunakan APBN dan menyerahkan kepada BUMN untuk menggunakan skema B to B.

Presiden Jokowi melalui laman Sekretaris Kabinet pada 15 September 2015 pernah berjanji bahwa kereta cepat yang bekerjasama dengan Cina tersebut tidak akan menggunakan APBN. Presiden Jokowi berjanji akan menyerahkan kepada BUMN agar dapat menggunakan skema Business to Business.

Namun janji tersebut seperti dibantah sendiri oleh Pemerintah karena Presiden Jokowi telah mengeluarkan Perpres No. 93 Tahun 2021 yang di dalamnya mengizinkan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung didanai APBN. Sontak, langkah Pemerintah ini menuai protes dan masyarakat menagih janji Presiden.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarief Hasan menyebut, Pemerintah harusnya menepati janjinya untuk tidak menggunakan APBN. “Dalam beberapa waktu terakhir, kondisi APBN sangat berat dengan adanya pandemi Covid-19. Harusnya, APBN tidak semakin diberatkan dengan proyek kereta cepat yang dulunya dijanjikan tidak menggunakan APBN,” ungkap Syarief Hasan.

Ia menyebut, APBN harusnya difokuskan pada program-program kritikal dan esensial. “APBN harusnya difokuskan pada program-program yang dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya di masa pandemi Covid-19. APBN harusnya difokuskan pada penanganan pandemi , pemulihan ekonomi nasional, pembukaan lapangan kerja baru, dan program esensial lainnya,” ungkap Syarief Hasan.

Politisi senior Partai Demokrat ini menyebut dirinya sejak awal mengingatkan proyek kereta cepat kerjasama dengan Cina. “Kami dari Partai Demokrat sejak awal mengingatkan bahwa proyek kerjasama dengan Cina ini tidak terencana dengan baik. Kereta cepat ini juga belum menjawab masalah di masyarakat kecil. Namun, Pemerintah berdalih tidak akan menggunakan APBN, tapi nyatanya menggunakan APBN juga,” ungkapnya.

Syarief Hasan juga menerangkan perlunya audit anggaran proyek kereta cepat. "Pemerintah harusnya melakukan audit terlebih dahulu dengan melibatkan lembaga BPK karena apabila akan menggunakan APBN, perlu dilakukan audit agar semuanya transparan, mulai dari proses awal, perencanaan  penganggaran dan proses penentuan harga dan effisiensi anggaran, dan sebagainya," ujar Syarief Hasan, tegas.

Ia mengingatkan agar Pemerintah melihat prioritas kebijakan. “APBN kita akan semakin sulit dengan adanya proyek kereta cepat ditambah lagi proyek ibukota baru yang menyedot APBN. Pemerintah harus melihat prioritas yang dibutuhkan masyarakat yakni pemulihan ekonomi nasional, bukan proyek besar yang tidak dinikmati masyarakat kecil dan menyedot APBN," ungkap Syarief Hasan.

Ia juga terus mengingatkan Pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara. “Pengelolaan keuangan negara dalam beberapa tahun terakhir sangat memprihatinkan. Rasio utang Indonesia kini mencapai 41,64% dan berpotensi gagal bayar berdasarkan laporan BPK. Kondisi keuangan dan ekonomi ini harusnya menjadi prioritas untuk dibenahi menggunakan APBN, bukan malah menyedot APBN ke sektor yang kurang prioritas,” kata Syarief Hasan.