Terbaru

Talak: Pengertian, Dasar Hukum, Syarat, dan Cara Mengajukannya

Talak antara suami dan istri berakibat lepasnya ikatan perkawinan. Pahami dasar hukum, jenis, cara mengajukan, syarat, serta akibat hukum talak lewat artikel ini.
Oleh:
Tim Hukumonline
Bacaan 7 Menit
Sumber: Shutterstock
Sumber: Shutterstock

Talak dan cerai mungkin bukan kata yang asing di telinga. Talak merupakan salah satu istilah yang berhubungan dengan perkawinan. Merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), talak adalah perceraian antara suami dan istri; lepasnya ikatan perkawinan. Selain definisi sederhana yang didefinisikan KBBI, masih ada pengertian lainnya, dasar hukum, jenis-jenis, cara mengajukan, syarat jatuhnya, serta akibat hukum talak yang perlu dibahas secara menyeluruh.

Pengertian Talak

Sudarsono dalam Hukum Perkawinan Nasional, menyebutkan talak adalah salah satu bentuk pemutusan ikatan perkawinan dalam Islam karena sebab-sebab tertentu yang tidak memungkinkan lagi bagi suami istri meneruskan hidup berumah tangga. Persoalan ini memiliki landasan hukum negara yang sah.

Talak dapat diartikan sebagai permohonan yang diajukan seorang suami untuk menceraikan istrinya. Pasal 66 ayat (1) UU 7/1989 menyebutkan, “seorang suami yang beragama islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak”.

Sedangkan bagi istri yang hendak bercerai, dapat mengajukan gugatan perceraian. Pasal 73 ayat (1) UU 7/1989 menyebutkan, “gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.”

Dasar Hukum Talak dalam Memutuskan Perkawinan

Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 menerangkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Merujuk peraturan ini, talak juga dilaksanakan sesuai hukum Islam, yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam Pasal 129 KHI, diterangkan bahwa seorang suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Berdasarkan pasal tersebut, dapat dikatakan bahwa syarat jatuhnya talak harus dilakukan oleh suami dan akan diakui secara hukum negara saat dilakukan atau diucapkan oleh suami di Pengadilan Agama.

Lalu, bagaimana bila dilakukan di luar pengadilan? Jika ditinjau dari aspek hukum formal, talak yang diajukan di luar pengadilan sebatas sah dalam hukum agama saja. Namun, tidak sah di mata hukum dan baru akan sah jika dilakukan di depan sidang pengadilan agama. Ini berarti menalak istri di luar pengadilan tidak dapat mengakhiri ikatan perkawinan suami-istri di mata hukum.

Berita Terkait