JAKARTA - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA, mendukung penguatan hubungan Indonesia dengan Turki. Namun Hidayat menolak wacana penyematan nama tokoh anti demokrasi, Islamophobia, dan bapak sekulerisme Turki; Mustafa Kemal Attaturk, menjadi nama jalan di Jakarta. Selain tidak cocok dengan karakteristik Jakarta dan Indonesia yang religius dan demokratis, menurut Hidayat penamaan Attaturk menjadi jalan di Jakarta tidak sesuai (kufu’) dengan ketokohan Soekarno yang tidak anti Islam, tidak anti Arab, religius dan tidak sekuler, serta demokratis.
Menurut HNW sapaan akrab Hidayat Nur Wahid, apabila wacana tersebut dihadirkan sebagai tata krama diplomatik karena Turki telah menyematkan nama proklamator Indonesia, Ahmet Soekarno, sebagai jalan di depan KBRI Ankara, maka Pemerintah Indonesia bisa mengusulkan nama-nama yang lain selain Attaturk. “Yaitu nama-nama tokoh Turki yang tidak kontroversial dan menghadirkan penguatan hubungan karena nama-nama itu begitu harum diterima masyarakat luas di Indonesia. Seperti Sultan Muhammad alFatih atau tokoh Sufi Jalaludin ar Rumi,” ujar HNW melalui siaran pers di Jakarta, Selasa (18/10/2021).
Lebih lanjut HNW mengatakan bahwa masalah ini sudah jadi perhatian masyarakat luas, yang mayoritas menyatakan menolak secara rasional dan argumentatif. Tercatat Pimpinan MUI Pusat, PP Muhammadiyah, Sekjend PBNU, KAHMI, Ketua MUI DKI, Wakil Ketua MPR, Ketua BKSAP DPRRI, Wakil Ketua DPRD DKI dari PKS, telah sampaikan penolakan mereka secara terbuka.
“Dalam tiga titik reses kemarin di Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat, saya juga menerima aspirasi dari 3 komunitas warga (para Pimpinan RT/RW, Pimpinan Pengajian Shubuh dan Pimpinan Jawara Betawi), yang secara terus terang menyampaikan keberatan serta penolakan mereka atas wacana penamaan jalan di Menteng Jakarta dengan nama Mustafa Kemal Ataturk. Aspirasi dari banyak kelompok masyarakat yang menolak ini tentunya juga sudah dibaca oleh pihak Turki. Karenanya penting menjadi perhatian Pemerintah Indonesia, Pemprov DKI Jakarta dan pihak Kedubes RI di Ankara,” ungkap HNW.
HNW menjelaskan, pemberian nama hendaknya memang dalam rangka saling menghormati, tetapi tidak harus beraroma resiprokal, timbal balik. Maroko misalnya, sudah memberikan nama Soekarno untuk jalan di Rabath, karena penghormatan mereka atas jasa Soekarno terhadap bangsa-bangsa di AsiaAfrika, dan Gerakan Non Blok, tanpa meminta nama Raja Maroko dijadikan sebagai nama jalan di Jakarta.
Selain itu, meski sama-sama bergelar Bapak Bangsa, ada perbedaan yang mendalam antara Soekarno dan Attaturk. “Bung Karno tidak memotong akar sejarah Bangsa Indonesia, dengan memaksakan ideologi impor. Bung Karno tidak mensekulerkan Indonesia. Beliau hadirkan Pancasila sebagai ideologi negara yg digali dari budaya dan sejarah Indonesia. Karenanya dalam Pancasila ada Ketuhanan Yang Maha Esa. Bung Karno juga tidak anti Islam dan Arab, apalagi melarang bacaan sholat dan adzan pakai bahasa Arab dan mengubahnya pakai bahasa Indonesia. Bung Karno menumbuhkan Nasionalisme dengan menumbuhkan demokrasi tapi bukan demokrasi sekuler liberal. Karenanya Bung Karno tetap menghormati agama bahkan merestui diadakannya Kementerian Agama. Bung Karno juga tidak menghapus kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, Bung Karno malah mendapatkan dukungan dari kerajaan-kerajaan Islam Mataram, Siak, hingga Pontianak. Sedangkan Ataturk justru melakukan sebaliknya,” jelasnya.
Menurut HNW, Presiden Turki Rajab Tayyib Erdogan adalah Tokoh Bangsa Turki yang di berbagai acara internasional selalu menyerukan penolakan terhadap Islamophobia, suatu perilaku yang nampak jelas dalam jejak sejarahnya Kemal Pasya Ataturk. “Ini yang mestinya dipahami dan disampaikan oleh pihak Indonesia, seperti Wagub DKI, serta Dubes di Ankara," kata HNW.
Ia menekankan bahwa pemberian nama jalan hendaknya menjadi salah satu cara untuk dapat meningkatkan hubungan dan menguatkan kerjasa sama yang saling menguntungkan. Karena itu akan kontra produktif bila yang diajukan adalah nama yang kontroversial, seperti Kemal Pasya Ataturk, dan jadi bahan polemik berkepanjangan, apalagi yang sampai dirasakan sebagai mengabaikan aspirasi banyak pihak termasuk tokoh-tokih Betawi yang juga bisa menyakiti perasaan kolektif umat Islam di Jakarta (Indonesia), pihak yang telah turut berjuang hadirkan Kota Jakarta, yang menjadi Ibukota Republik Indonesia.