BANDUNG - Keberadaan haluan negara dan pembangunan nasional adalah dua hal penting sangat berkaitan. Indonesia memang membutuhkan satu konsep bagaimana membangun bangsa ini ke depan. Untuk membangun Indonesia ke depan hal yang patut menjadi komitmen kita bersama adalah kepentingan bangsa dan negara di atas segala-galanya.
Demikian diungkapkan Wakil Ketua MPR RI Dr. H.Syariefuddin Hasan, MM, MBA, dalam acara press gathering diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal MPR RI bekerjasama dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen di Bandung, Sabtu (23/10/2021). Selaku pimpinan MPR, Syarief Hasan dalam kesempatan itu menyampaikan keynote speach, sekaligus membuka acara press gathering tersebut.
Selain Syarief Hasan, pimpinan MPR yang juga hadir dalam acara itu adalah Wakil Ketua MPR Arsul Sani, SH., M.Si., serta anggota MPR RI: Hj. Ledia Hanifa Amalia (Fraksi PKS), Yanuar Prihatin (Fraksi PKB), Farida Hidayati (Fraksi PKB), dan Siti Mufattahah (Fraksi Demokrat). Sementara dari Setjen MPR hadir Sesjen MPR RI Dr. Ma’ruf Cahyono, SH., MH, Kepala Biro Humas dan Sistem Informasi Siti Fauziah, SE., MM., dan hadir sebagai undangan Plt. Kepala Biro Pemberitaan Setjen DPR RI Djoko Anggoro, Kepala Biro Protokol Humas dan Media, Setjen DPD RI. Mahyu Darma serta Marlen Erikson Sitompul, Ketua Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP).
“Kepentingan partai harus menjadi nomor kesekian, kepentingan golongan juga nomor kesekian, apalagi nama kepentingan individu,” kata Syarief Hasan, begitu politisi Partai Demokrat ini biasa disapa.
Karena itu, menurut Syarief Hasan, pemimpin yang diberikan amanah oleh rakyat harus menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan segala-galanya. Tanpa komitmen itu agak sulit membuat suatu perencanaan, apalagi kalau perencanaan itu tidak mengikat.
Keberadaan haluan negara yang dibutuhkan oleh negara, menurut Syarief Hasan, tentunya akan lebih banyak positifnya. “Saya fikir hampir dapat dipastikan semua kita setuju dengan adanya haluan negara bagi bangsa kita. Karena setiap warga negara menginginkan memahami bagaimana negara ini 10 tahun akan datang, akan seperti apa, 25 tahun ke depan akan seperti apa, atau 100 tahun kedepan seperti apa,” katanya.
Hanya saja, lanjut Syarief Hasan, yang menjadi diskursus sekarang adalah payung haluan negara itu ditempatkan di mana. “Itu yang menjadi inti persoalan sekarang, Ada dua pandangan tentang hal ini, yaitu pertama cukup dengan undang-undang, dan kedua payung hukumnya berupa ketetapan MPR," ujarnya di depan 90 wartawan yang mengikuti press gathering.
Ada pandangan yang mengatakan, berdasarkan pengalaman yang pernah kita lakukan dan masih berlangsung sampai sekarang adalah pembangunan nasional yang dilakukan cukup dengan undang-undang. Namun, kalau payung hukum haluan negara dimasukkan ke dalam konstitusi maka akan banyak terjadi pergeseran ketatanegaraan. “Itu menjadi semakin menarik, karena sistem ketatanegaraan kita sudah final bahwa presiden dan wakil presiden itu dipilih langsung oleh rakyat,” jelas Syarief Hasan.
Jadi, menurut Syarief Hasan, yang menjadi diskursus di negara kita sekarang ini adalah payung hukum daripada haluan negara itu ditempatkan dimana.