Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan yang digunakan sebagai instrumen untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Sebagai salah satu upaya untuk memperkuat fungsi APBN demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat, negara melakukan reformasi perpajakan melalui pengesahan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
Salah satu substansi dari UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang HPP ini berkaitan dengan reformasi fiskal dan reformasi struktural. Tujuan kedua reformasi ini dilakukan untuk meningkatkan produktivitas perekonomian dan menjaga keberlangsungan fiskal jangka panjang. Tapi, tentu saja bagi yang tak memahami substansi dari UU HPP, perubahan dan implementasi terbaru ini menjadi pekerjaan rumah tersendiri.
Apa saja yang diatur dalam UU HPP ini? Misalnya, terdapat perubahan muatan isi dan pemberlakuan baru mengenai aturan perpajakan di Indonesia. Perubahan tersebut antara lain berubahnya aturan mengenai UU Pajak Penghasilan (PPh) yang akan mulai diberlakukan pada tahun pajak 2022.
Kemudian terdapat perubahan mengenai UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pajak karbon yang mulai berlaku 1 April 2022. Terdapat pula perubahan mengenai UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan UU Cukai, di mana kedua muatan ini akan mulai berlaku sejak UU HPP ini diundangkan. Yang terakhir, terdapat muatan mengenai Program Pengungkapan Sukarela yang akan berlaku 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2022.
Selain itu, diatur mengenai NIK yang dapat pula digunakan sebagai NPWP orang pribadi dengan tujuan untuk integrasi basis data kependudukan. Tidak hanya muatan isi ketentuan umum dan pengaturan perpajakan, di dalam UU HPP juga terdapat perubahan mengenai besaran sanksi pada saat pemeriksaan dan sanksi dalam upaya hukum untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum kepada pada Wajib Pajak dan Objek Pajak. Dengan adanya perubahan dan pertambahan aturan mengenai perpajakan yang dimuat dalam UU HPP, maka terdapat hal-hal yang ke depannya perlu disesuaikan setelah diberlakukannya UU HPP ini.
Melihat urgensi untuk memiliki pemahaman yang aktual mengenai aturan perpajakan di Indonesia, Hukumonline akan mengadakan Webinar Hukumonline 2021: “Seluk Beluk dan Penerapan Aturan dalam Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Terbaru” yang akan diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2021 melalui platform Zoom Webinar.
Dalam webinar ini akan hadir Wibowo Mukti selaku Managing Partner dari MDR Law Firm yang akan membahas mengenai segala perubahan dan penerapan muatan dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Narasumber juga akan membahas mengenai bagaimana best practice dalam mengikuti perubahan aturan dan aturan baru yang dimuat dalam UU HPP.