JAKARTA - “Pancasila terdiri dari lima sila, jadi semua sila harus diimplementasikan dalam kehidupan keseharian”, ujar Wakil Ketua MPR Dr (HC)., H. Zulkifli Hasan SE., MM, secara daring dalam ‘Diskusi Empat Pilar MPR’ yang digelar di Media Center, Gedung Nusantara III, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Rabu (1/12). Lebih lanjut dalam diskusi yang bertema ‘Memperkuat Wawasan Kebangsaan di Kalangan ASN’, Zulkifli Hasan menegaskan jangan hanya Sila I, II, dan III yang dijalankan, Sila IV dan V pun juga harus dilaksanakan.
Disampaikan kepada peserta diskusi, Bangsa Indonesia mempunyai tujuan mensejahterakan seluruh rakyat sehingga semua yang dilakukan harus bermuara menuju ke sana. Menurut Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan, pilkada, pileg, dan pilpres digelar sebagai sarana untuk mencapai tujuan itu, agar Indonesia tetap bersatu dan menciptakan kesejahteraan. Ia menyayangkan dari hajatan demokrasi lima tahunan itu justru membuat bangsa ini menjadi terbelah. “Padahal kita memilih sistem demokrasi agar kita bisa bersatu,” ujarnya.
Bila bangsa ini merdeka dan bersatu, selanjutnya menurut politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu, akan menjadikan bangsa ini berdaulat. Dalam kedaulatan inilah kita bisa membangun di mana dari tujuan pembangunan itu adalah menciptakan keadilan dan kesejahteraan. “Dalam suasana yang adil dan sejahtera di sana akan ada kesetaraan,” paparnya.
Bangsa Indonesia, menurut pria asal Lampung itu, sebenarnya memiliki pedoman hidup yang komplit. “Kita bersyukur punya Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Meski demikian diakui paham-paham yang ada dalam perjalanan waktu hanya dijadikan slogan, bahkan digunakan untuk memecah belah," kata Menteri Kehutanan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu.
Terkait ASN, Zulkifli Hasan menegaskan ASN harus menjadi penentu dan arah birokrasi. Saat diangkat menjadi ASN, mereka telah disumpah untuk setia pada konstitusi. Untuk itu ASN ditegaskan harus bekerja untuk melayani masyarakat, bangsa, dan negara. Sumpah setia pada konstitusi inilah yang membuat ASN, menurut Zulhas, membuat mereka sudah paham tentang wawasan kebangsaan.
Bangsa ini, menurut Zulhas, memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus segera ditangani. Diakui di satu sisi, pemerintah saat ini sukses dalam melakukan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol namun diakui pula di sisi yang lain masih ada kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial. Untuk menyelesaikan masalah-masalah yang belum selesai. Ia mengajak kepada semua untuk membahas hal-hal yang positif. “Banyak hal yang mesti kita lakukan daripada memunculkan sikap saling membenci”, tegasnya.
Anggota MPR dari Kelompok DPD, H. Fachrul Razi SIP., MIP., yang juga menjadi pembicara dalam diskusi tersebut bertanya apakah para ASN sudah memiliki wawasan kebangsaan. Bila wawasan kebangsaan sudah dimiliki dan dipahami para ASN, menurut Fachrul Razi, maka sudah tidak ada lagi masalah-masalah yang terjadi, seperti dalam soal pelayanan masyarakat.
Menurutnya, kasus korupsi dan pelanggaran pekerjaan yang lain di kalangan ASN masih tinggi. Hal demikian menurutnya menunjukan wawasan kebangsaan perlu dimiliki dan dipahami kembali oleh ASN. “Untuk itulah di sini perlu dilakukan sosialisasi Pancasila yang lebih massif,” tuturnya.
Peneliti Sosial Politik Imaji Institut, Jan Prince Permata SP., MSi, berharap agar wawasan kebangsaan selain ada di masa lalu dan sekarang, juga hadir di masa yang akan datang. Dirinya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Zulkifli Hasan bahwa masih banyak kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial. “Ini yang menjadi pekerjaan kita semua untuk menuntaskan. Itu bisa dientaskan dengan meningkatkan wawasan kebangsaan dengan memperkecil jurang kemiskinan," katanya.
Terkait masalah wawasan kebangsaan, Jan yakin para ASN sudah berkali-kali dibekali dengan materi itu. Ia menegaskan, ASN harus berdiri di atas semua golongan sehingga potensi mereka sebagai penguat persatuan dan kesatuan bisa diharapkan.
Info Hukum