Alih-alih menghambat kegiatan usaha, penting untuk memandang masalah yang terjadi sebagai momen untuk menguatkan bisnis yang dijalankan. Tentu, hal ini harus terjadi, dengan mekanisme penanganan yang tepat. Pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak awal 2020 menjadi salah satu contoh nyata masalah yang berdampak langsung dan berefek domino terhadap kinerja kegiatan usaha di Indonesia maupun dunia.
Melalui sejumlah kebijakan fiskal dan moneter, pemerintah Republik Indonesia sendiri telah melakukan berbagai upaya penyelamatan usaha untuk membantu para pengusaha. Namun, masih ada yang mengalami kesulitan menjaga keberlangsungan usaha pada masa pandemi; sehingga tindakan-tindakan seperti efisiensi, restrukturisasi, dan lain sebagainya menjadi konsekuensi yang tak terhindarkan. Pun ketika opsi tersebut gagal, mereka kembali harus berhadapan dengan permasalahan bisnis dan hukum, baik itu perkara perdata, penundaan kewajiban pembayaran utang, hingga kepailitan. Situasi-situasi inilah yang kemudian menjadi latar belakang kebutuhan para pelaku usaha akan jasa dari kantor hukum eksternal dalam menghadapi dan menangani berbagai permasalahan hukum bisnis.
Kepada Hukumonline, salah satu Founding Partner yang juga merupakan Lead Litigation Partner Kantor Hukum hukum Havardy, Marieta & Mauren – Attorneys at Law (HMM Attorneys), Harvardy M. Iqbal berbagi strategi dalam menyelesaikan permasalahan litigasi secara optimal, dengan mengedepankan cost efficient. Adapun HMM Attorneys terpilih sebagai salah satu Lead Litigation Law Firm pada Hukumonline In-House Counsel Choice 2021. Dilakukan untuk kali pertama, survei ini berupaya menangkap kebutuhan, ekspektasi, maupun insight lain para in-house counsel terhadap kantor hukum eksternal di Indonesia.
“Dalam menyelesaikan suatu permasalahan litigasi terkait dengan hukum bisnis, kami selalu menyediakan dan mengedepankan penanganan perkara hukum yang optimal atas dasar efesiensi biaya (cost efficient) kepada para klien. Alasan utamanya adalah klien memerlukan penyelesaian sengketa secara cepat dan tidak selalu penanganan perkara hukum harus diselesaikan melalui lembaga pengadila atau kepailitan. Penanganan perkara hukum yang kami lakukan juga tetap memperhatikan integritas, kualitas pekerjaan dan kepuasan klien, karena kami percaya klien akan senang bila mendapatkan layanan jasa hukum yang berkualitas dari orang-orang yang berintegritas,” kata Harvardy.
Harvardy mengungkapkan, sebelum menawarkan upaya hukum yang dapat diambil oleh klien, ia akan lebih dulu melakukan analisis terhadap perkara yang sedang dialami untuk menentukan opsi pendekatan terbaik dalam penyelesaian perkara hukum. Analisis tersebut dituangkan dalam suatu road map penyelesaian perkara hukum yang memuat kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness) dari posisi hukum klien; berikut pilihan dan langkah hukum yang tersedia dengan mengedepankan cost efficient.
Road map tersebut juga berguna sebagai gambaran tentang awal perjalanan hingga tujuan akhir dari permasalahan hukum yang dialami, sehingga klien dapat memahami dengan jelas dan mudah atas tindakan hukum yang akan diambil. Pada saat yang sama, road map juga bertujuan untuk menjaga ekspektasi klien terhadap penyelesaian permasalahan hukum, mengingat seorang pengacara tidak diperbolehkan untuk menjanjikan kemenangan atas penyelesaian perkara hukum.
“Selain mengoptimalkan penyelesaian perkara secara cost efficient, sejak dulu kami juga menawarkan pembayaran biaya jasa hukum (legal fees) secara bertahap atau berdasarkan milestone (pencapaian), sehingga tidak memberatkan klien. Strategi tersebut kami rasa efisien dan tepat apalagi mengingat keadaan saat ini biaya jasa hukum juga menjadi hal yang tidak murah dan menjadi beban biaya operasional usaha,” Harvardy menjelaskan.