Putusan MK No.91/PUU-XVIII/2020 tentang pengujian formil UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih menuai polemik karena menimbulkan beragam tafsir di masyarakat. Presiden Joko Widodo menyatakan UU No.11 Tahun 2020 tetap berlaku dan memerintahkan jajarannya untuk segera melakukan perbaikan sesuai putusan MK. Sebaliknya sebagian kalangan termasuk akademisi menilai UU No.11 Tahun 2020 tidak memiliki daya ikat sejak MK membacakan putusan tersebut.
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM), Prof Maria SW Sumardjono mengatakan setelah putusan MK itu, uji formil UU No.11 Tahun 2020 masih memiliki daya laku, tapi tidak punya daya ikat selama belum diperbaiki. Sebab, putusan MK itu telah memerintahkan menangguhkan segala kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan menerbitkan peraturan pelaksana baru.
Dia mengingatkan sesuai Pasal 4 UU No.11 Tahun 2020, klaster yang diatur dalam beleid tersebut masuk kategori kebijakan yang strategis dan berdampak luas, termasuk bidang pertanahan. Meskipun ditangguhkan, tapi menurutnya tidak ada kekosongan hukum dalam bidang pertanahan karena yang berlaku adalah regulasi pertanahan sebelum terbit UU No.11 Tahun 2020. Salah satunya UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
“UU No.5 Tahun 1960 tetap menjadi dasar semua kebijakan pertanahan,” kata Prof Maria dalam webinar bertema “Implikasi Putusan MK terhadap Substansi UU Cipta Kerja”, Kamis (16/12) lalu. (Baca Juga: Guru Besar FH UGM: Ada 3 Pandangan Sikapi Putusan Uji Formil UU Cipta Kerja)
Apalagi, Prof Maria menekankan UU No.5 Tahun 1960 bukan UU yang terdampak dalam UU No.11 Tahun 2020. Karena itu, UU No.11 Tahun 2020 tidak mengubah, menyisipkan, atau menambahkan ketentuan dalam UU No.5 Tahun 1960. “Sehingga UU No.5 Tahun 1960 bisa lolos dari putusan MK terkait pengujian UU No.11 Tahun 2020.”
Benahi aturan pertanahan
Mengingat putusan MK memandatkan perbaikan UU No.11 Tahun 2020 baik secara formil dan substansi, Prof Maria merekomendasikan substansi pertanahan dalam beleid tersebut juga ikut dibenahi termasuk peraturan turunannya. Dia menyebut ada beberapa isu krusial pengaturan pertanahan dalam UU No.11 Tahun 2020 dan peraturan turunannya yang perlu diperbaiki.
Dia menilai ada cacat logika hukum karena pengaturan pertanahan dalam UU No.11 Tahun 2020 dilakukan dengan cara “asal mengubah” konsepsi dan prinsip atau asas dalam UU No.5 Tahun 1960. Misalnya, UU No.11 Tahun 2020 mengatur tentang pembukaan lapangan kerja seiring dengan masuknya investasi (lex generalis). Selain itu, pengaturan pertanahan dalam UU No.11 Tahun 2020 wajib mematuhi UU No.5 Tahun 1960 sebagai lex specialis.