Berita> Fokus

Fokus

“Utak Atik” Kewenangan Pencabutan Hak Remisi dan PB
Pencabutan hak remisi dianggap tidak sesuai falsafah pemasyarakatan. Kewenangan pencabutan hak remisi ingin dialihkan kepada hakim.
NOV
Dinamika Peraturan Program Jaminan Simpanan
Dalam 10 tahun, LPS menerbitkan lima peraturan terkait program penjaminan simpanan.
RZK
Tarik Ulur Kabinet Jokowi-JK dan “Warning” KPK
Jokowi diharapkan responsif terhadap rekomendasi KPK.
NOV/ANT
Rapor Merah Indeks Negara Hukum Indonesia
Indonesia adalah negara yang berdasar hukum. Tetapi untuk prinsip minimal sebagai negara hukum saja Indonesia tidak lulus. Ironis!
MYS
Menanti Kebijakan Antisipasi Krisis di Era Jokowi
Sebagai partai pemerintah mendatang, PDIP belum bisa memastikan ingin membuat regulasi baru atau mengupayakan RUU JPSK untuk disetujui menjadi UU.
YOZ/FAT
Menunggu Solusi Konstitusi atas Problematika Kawin Beda Agama
Perkawinan beda agama terus menuai persoalan hukum. Pangkal persoalannya adalah Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Kini sedang diuji menggunakan perspektif konstitusi.
ASH
Pilkada Langsung dan Demokrasi Lokal
Berbagai masalah yang terjadi dalam penyelenggaraan bukan alasan untuk mengembalikan rezim pemilihan kepala daerah oleh DPRD.
KAR
Indonesia, Negara Hukum Tanpa Presiden Bergelar SH
Orang hukum dinilai belum bisa menegakan hukum di Indonesia secara baik.
MAR/RZK
Yurisprudensi Kealpaan dalam Pasal 359 KUHP
Lebih dari 500 orang meregang nyawa setiap tahun di jalan raya. Pengendara seringkali alpa. Bahkan alpa terhadap ancaman hukuman.
MYS
Menakar Kekuatan Circumstantial Evidence di Persaingan Usaha
Circumstantial evidence tidak dapat dihindari dalam pembuktian kasus-kasus hukum persaingan usaha.
HRS