Berita> Fokus

Fokus

Sanksi Larangan Mengikuti Tender, Kewenangan KPPU-Kah?
MA membatalkan diktum di dua putusan KPPU mengenai persekongkolan tender. Ironisnya mayoritas perkara di KPPU didominasi persekongkolan tender. Bakal banyak putusan KPPU yang dibatalkan?
Mon/Sut
Hantu itu Bernama Pemilu Ulang
Desakan pemilu ulang di sejumlah daerah mulai bermunculan tidak lama setelah pemilu legislatif rampung digelar. Ancaman pemilu ulang bakal semakin terasa nuansa politisnya pada saat pilpres digelar Juli 2009.
RZK
Seputar Pendamping Korban dalam Pemeriksaan Pidana
Pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masih jauh dari harapan. Perkembangan keadaan ternyata membuat RUU itu harus tambal sana tambal sini.
CR-5
Kelamnya Masa Depan Mantan Napi di Kancah Politik
Masa lalu terpidana yang gelap harus memungkinkan dia mempunyai masa depan yang terang, karena masa depan yang terang, cerah dan membahagiakan adalah hak setiap manusia.
Ali
Kasasi atas Vonis Bebas, Yurisprudensi yang Menerobos KUHAP
Pihak yang pertama kali menerobos pasal 244 KUHAP justru eksekutif, dalam hal ini Menteri Kehakiman. Menteri mengeluarkan pedoman KUHAP yang dalam lampirannya menyebut kasasi atas vonis bebas dapat diajukan demi hukum, keadilan dan kebenaran.
Mys/Mon/CR1
Menakar Hubungan MA-KY Pasca Revisi UU MA
Kewenangan pengawasan hakim agung oleh KY dalam revisi UU MA dinilai terlalu besar. ‘Konflik MA-KY' Jilid II sangat mungkin terjadi.
Ali
Polri Kejar Target Trust Building 2010
Tidak ada ampun bagi perjudian, illegal logging, illegal mining, illegal fishing, dan premanisme. Sampai-sampai Kapolda setempat dapat teguran. Sayang, tidak demikian halnya dengan korupsi. Tidak ada sanksi bagi penyidikan yang tak tuntas.
Nov
Menanti Putusan ‘Serta-Merta' di Pengadilan Hubungan Industrial
Secara normatif, hakim Pengadilan Hubungan Industrial dapat menjatuhkan putusan serta-merta. Faktanya, hampir tak ada hakim yang melaksanakannya. Butuh hakim yang berhati nurani untuk menerapkannya.
IHW
Hukum Kepailitan Indonesia di Ambang ‘Pailit'
Penerapan hukumnya amburadul. Materi muatan hukumnya banyak yang bertabrakan. Berujung pada rendahnya kesadaran masyarakat menggunakan instrumen kepailitan.
IHW
Revisi UUMA, Bukan Semata Persoalan Usia Pensiun
Keputusan Presiden yang memberhentikan Bagir Manan secara hormat akhirnya turun juga. Berdasarkan Keppres No. 87/P Tahun 2008 itu, hak pensiun Bagir diberikan terhitung mulai 01 November mendatang.
Mys/Ali