Berita> Fokus

Fokus

Perluasan Delik Kesusilaan di RKUHP Pun ‘Gantung’ di Parlemen
Ada harapan agar pasal-pasal delik kesusilaan dalam RKUHP sejalan dengan Pancasila, UUD 1945, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Selain itu, definisi dan elemen/unsur pasal tindak pidana pemerkosaan dalam RKUHP harus diperjelas ruang lingkupnya.
Rofiq Hidayat
Adu "Strategi" Setya Novanto VS KPK dan "Perdebatan" yang Tersisa
Meski Novanto telah berhasil didakwa penuntut umum ke pengadilan, masih ada dua perdebatan yang belum terselesaikan.
Novrieza Rahmi
Saatnya Mengingat Kembali Alat-Alat Bukti dalam Perkara Perdata
Hubungan perdata dalam lingkup bisnis makin banyak dibangun dengan basis elektronik. Hukum acara tak mungkin mengabaikan perkembangannya.
Aji Prasetyo
Tiga Tahun UU Administrasi Pemerintahan
Hasil kajian terhadap UU Administrasi Pemerintahan menemukan sejumlah kelemahan.
Muhammad Yasin
Pentingnya Dua BANI Bersatu
Kedua kubu BANI membuka kemungkinan untuk berdamai namun dengan syarat tertentu.
Aji Prasetyo/KAR/NEE
Masalah Hukum Penggolongan Pribumi dan Nonpribumi Memang Belum Tuntas
Dalam praktik hukum perdata, pembagian itu masih ada.
Normand Edwin Elnizar
Bingung Tarif Advokat? Yuk, Kenali Jenis-Jenis Honorarium Advokat
Sepanjang ditetapkan secara wajar dengan persetujuan klien, memang tidak ada larangan yang mengikat.
Norman Edwin Elnizar
Banyak Jalan Advokat Indonesia Menuju Panggung Global
Pengetahuan terhadap isu-isu hukum internasional salah satu kunci penting advokat yang ingin memberikan jasa lintas negara. Peluangnya tetap terbuka. Organisasi advokat ikut memfasilitasi.
Muhammad Yasin/Tim HOL
Sejarah Munculnya Istilah Perppu dan ‘Cermin’ Subjektivitas Presiden
Istilah Perppu ternyata sudah ada dalam Rancangan UUD yang dibuat oleh Soepomo dkk tahun 1942. Makna "kegentingan yang memaksa" dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 bergantung pada subjektivitas masing-masing presiden. Untuk itu, perlu adanya pembatasan agar kewenangan tersebut tidak berujung pada penyalahgunaan wewenang.
Novrieza Rahmi
APIP Sang Pengawas, Bukan Bagian Mata Rantai Korupsi!
Independensi APIP di daerah dianggap tidak optimal karena kedudukan APIP di bawah kepala daerah. Ada usulan kedudukan APIP ditinjau ulang, sehingga KemenPAN-RB sodorkan tiga opsi.
Novrieza Rahmi