Isu Hangat

Ancaman Pidana Penegak Hukum

DPR dan Pemerintah kembali menelurkan produk legislasi kontroversial. Melalui UU Sistem Peradilan Pidana Anak, penegak hukum terancam dipidana jika lalai tidak menerapkan diversi untuk kasus anak dengan kriteria tertentu. Ketentuan ini langsung menuai protes keras, terutama dari kalangan hakim.

Hakim Tuntut Kesejahteraan

Dipelopori sejumlah hakim yang bertugas di daerah, gerakan hakim menuntut kesejahteraan muncul ke publik. Pada intinya, tuntutan mereka adalah agar kesejahteraan hakim ditingkatkan sesuai dengan statusnya sebagai pejabat negara. Sebagai bagian dari perjuangan, kalangan hakim mengancam akan melakukan mogok sidang sehingga menimbulkan pro dan kontra.

Pembentukan OJK

Diamanatkan oleh UU No 21 Tahun 2011, satu lagi lembaga negara akan dibentuk. Lembaga bernama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini akan diberi tugas melakukan pengawasan terhadap perbankan. Gagasan pembentukan OJK sempat menuai pro dan kontra. Saat ini, pemerintah tengah melakukan proses seleksi Dewan Komisioner OJK.

Mafia Pajak Jilid II

Ditjen Pajak kembali diterpa masalah gara-gara ulah oknum pegawainya. Setelah Gayus Halomoan Tambunan, muncul oknum baru bernama Dhana Widyatmika. Walaupun lebih senior, ulah Dhana ditengarai mirip dengan Gayus. Harta kekayaan Dhana tidak wajar yang diperkirakan mencapai Rp600 milyar. Kasus ini ditangani Kejaksaan Agung.

Edisi Akhir Tahun 2011

Menyambut pergantian tahun 2011 ke 2012, redaksi hukumonline menyajikan tulisan berseri dengan tema yustisiabel. Sebagian besar tulisan akan mengangkat profil individu-individu tertentu yang menurut hukumonline layak dikategorikan sebagai yustisiabel.

Aliran Dana Freeport

PT Freeport Indonesia tengah disorot. Pangkalnya adalah terungkapnya aliran dana pengamanan dari perusahaan tambang itu ke Polri secara institusi maupun anggota Polri yang ditugaskan menjaga lokasi pertambangan Freeport. Baik Polri dan Freeport mengakui adanya aliran dana itu. Polri berdalih dana itu wajar mengingat kondisi Papua yang sulit. Namun begitu, Polri tetap bersedia diaudit.

Kasus M Nazaruddin

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat ini tiba-tiba menjadi 'selebritis' pemberitaan media massa. Tiada hari tanpa berita tentang sosok yang satu ini. Kisah Nazaruddin bermula dari terungkapnya kasus korupsi Proyek Wisma Atlet SEA GAMES di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Sejumlah pihak yang kemudian berstatus tersangka menyebut keterlibatan Nazaruddin. Atas dasar inilah, KPK menetapkan Nazaruddin sebagai tersangka. Belakangan selain membela diri, Nazaruddin juga menyebut nama-nama lain yang juga terlibat, termasuk koleganya sendiri dari Partai Demokrat. Nazaruddin juga sempat melarikan diri ke sejumlah negara, tetapi pelariannya berakhir di Cartagena, Kolombia.

Seleksi Pimpinan KPK Jilid III

Pimpinan KPK kembali akan mengalami pergantian. Tahun 2011 ini, jajaran pimpinan komisi yang dinahkodai Busyro Muqoddas akan habis masa jabatannya. Seperti proses sebelumnya, seleksi ini juga diawali oleh panitia seleksi bentukan pemerintah. Seleksi kali ini agak menarik karena diselingi oleh judicial review di MK terkait masa jabatan Busyro yang memang diangkat untuk menggantikan Antasari Azhar.

Polemik Divestasi Newmont

Sektor tambang di negeri ini selalu menjadi rebutan. Kali ini, yang menjadi polemik adalah saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT). Polemik muncul karena pemerintah memperoleh 7 persen saham NNT melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP). DPR protes karena berpendapat pemerintah seharusnya meminta persetujuan parlemen terlebih dahulu.

Kasus Surat Palsu MK

MK kembali dirudung masalah. Setelah mencuatnya kasus dugaan suap yang diungkapkan kuasa hukum calon Bupati Bengkulu Selatan, kini MK diterpa kasus surat palsu. Kasus ini sebenarnya terjadi dua tahun silam, ketika dua calon legislatif, Dewi Yasin Limpo dan Mestariani Habie, berebut kursi legislatif untuk Dapil Sulawesi Selatan I. Kasus perebutan ini lalu bermuara ke Mahkamah Konstitusi dalam bentuk sidang sengketa pemilukada. Surat palsu itu kemudian muncul ketika KPU meminta penjelasan MK tentang putusan sengketa pemilukada terkait. Gara-gara kasus ini, beberapa pihak seperti Ketua MK Moh Mahfud MD, mantan hakim konstitusi Arsyad Sanusi, dan mantan Anggota KPU Andi Nurpati perang pernyataan di media massa. Untuk mengusut kasus ini, Komisi II DPR membentuk Panja Mafia Pemilu.