Isu Hangat

Rapor Hukum Jokowi-JK

Salah satu cara untuk menilai rapor di bidang hukum pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla adalah mengukur efektivitas paket kebijakan reformasi hukum yang telah terbit. Setidaknya terdapat dua jilid paket kebijakan yang sudah berjalan. Masing-masing paket kebijakan memiliki program utama. Artikel ini mengulas bagaimana efektivitas program-program tersebut dan apa kendala serta tantangannya? Apakah program yang telah dijalankan tepat sasaran atau tidak? Semuanya dibahas dalam sebuah balutan liputan khusus rapor hukum Jokowi-JK. Selamat membaca.
RED

Magister Hukum dan Profesi Advokat

Ada idiom bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan akademis akan berbanding lurus dengan keahlian dan keterampilan, sehingga pada akhirnya dapat menunjang karier. Tak terkecuali untuk profesi advokat. Hingga kini, banyak dijumpai advokat yang mengejar gelar magister hukum untuk mencapai tujuannya tersebut. Fenomena ini mendorong hukumonline menelusuri sejauh mana pendidikan formal di jenjang magister berpengaruh pada karier profesi lawyer. Beberapa pertanyaan diajukan kepada para lawyer berpengalaman. Pertanyaan yang sama juga diajukan kepada beberapa in house lawyer.
RED

Meneropong Dinamika Hukum Acara Perdata

Selama puluhan tahun, RUU Hukum Acara Perdata telah disusun dengan melibatkan akademisi dan praktisi. Berbagai masukan atas penyusunan RUU sudah banyak dilontarkan. Tetapi hingga kini, proses penyusunan dan pembahasan RUU Hukum Acara Perdata di Senayan masih belum jelas. Padahal perkembangan zaman terus mengalami perubahan. Kini, gagasan merevisi Hukum Acara Perdata kembali bergaung.
RED

Advokat di Pusaran Pemilu

Komisi Pemilihan Umum telah mengumumkan Daftar Calon Sementara (DCS) bakal calon legislatif (bacaleg) yang akan mengikuti pemilu legislatif tahun 2019 mendatang. Dari ribuan bacaleg yang diumumkan, sebagian di antaranya berprofesi sebagai advokat. Bahkan, masih terdapat bacaleg yang berprofesi advokat merupakan incumbent sebagai anggota legislatif. Sejumlah tantangan legislasi menunggu para calon jika nantinya terpilih sebagai wakil rakyat. Mulai dari RUU Advokat, hingga kitab hukum pidana, perdata hingga acaranya. Cerita konsultan hukum maupun penasihat hukum KPU dalam sengketa pemilu juga menghiasi tulisan. Selamat membaca!
RED

Hukum Perkawinan Kontemporer

Kawin merupakan masalah hidup dan mati. Sebelum dan sesudah pernikahan berlangsung, ada hukum yang harus dipahami calon mempelai. Berkaca dari hal tersebut, Hukumonline mencoba memaparkan peliknya persoalan kawin yang kerap terjadi di masyarakat dewasa ini. Mulai dari persiapan pernikahan, aspek hukum berumah tangga hingga akibat hukum usai terjadinya perceraian. Persoalan-persoalan ini diangkat mengingat setiap masalah yang muncul pasti ada alasan hukum yang mengikutinya.
RED

Peringkat Kampus Hukum

Para lulusan sarjana hukum yang ingin melamar ke berbagai firma hukum harus melakoni kompetisi sangat ketat agar dapat lulus. Bekal yang dimiliki selama menempuh pendidikan hukum menjadi modal besar. Untuk itulah peran kampus hukum menjadi sangat penting. Di sinilah tema kampus hukum terfavorit menjadi sangat relevan untuk diulas. Melalui survei khusus ke puluhan firma hukum besar di Indonesia, Hukumonline bersama Youth Manual mencoba menelusuri jejak perjalanan para advokat korporasi ke perguruan tinggi tempat awal mereka menimba ilmu pengetahuan hukum. Sebanyak 34 firma hukum besar Indonesia bersedia menjadi responden dan mengisi kuesioner survei yang dikirimkan. Hasilnya, menggambarkan fakultas dan sekolah hukum mana saja yang lulusannya paling banyak diserap oleh firma-firma hukum besar di Indonesia.
RED

Srikandi Hukum 2018

Sebanyak 15 sosok perempuan tangguh yang berkecimpung di dunia hukum terpilih menjadi Srikandi Hukum 2018. Seluruhnya memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Masing-masing sosok memiliki cara tersendiri untuk melihat dunia hukum Indonesia dari kacamatanya sendiri. Harapannya, apa yang dilakukan memberi nilai positif bagi perkembangan hukum dalam negeri. Selamat membaca!!
RED

Landmark Decisions MA 2017

Pada Sidang Pleno Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung di Jakarta awal Maret lalu, Presiden Joko Widodo berpesan kepada para hakim agar memiliki kejujuran, integritas, dan menjaga martabat. Menurutnya, Indonesia membutuhkan hakim yang punya karakter lembut yang mempertimbangkan putusan dengan hati nurani dan rasa keadilan. Hakim-hakim yang punya karakter seperti itu mampu melahirkan putusan-putusan berkualitas. Hakim yang tak hanya menghitung berapa jumlah perkara yang sudah diputus. Hakim yang putusan-putusannya layak diapresiasi karena mengandung terobosan, menjunjung nilai-nilai keadilan, memuat semangat progresivitas, dan tak terkungkung pada formalitas. Bahkan dosen Universitas Bina Nusantara Jakarta, Shidarta, apresiasi terhadap putusan hakim dibutuhkan sebagai bagian dari jalan menuju terciptanya sebuah yurisprudensi. Suatu putusan menjadi yurisprudensi jika putusan itu berkekuatan hukum tetap dan diikuti oleh hakim-hakim lain. Menyadari pentingnya apresiasi itulah Hukumonline menuliskan ulang satu persatu putusan-putusan yang termuat dalam Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2017 dan masuk kategori sebagai Landmark Decisions MA 2017. Ada 12 putusan yang dicantumkan. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, putusan itu ditulis ulang lebih didasarkan pada upaya mengungkap kaidah hukum dan pelajaran penting di balik putusan, ketimbang merangkai munculnya sengketa.
RED

Peringkat Corporate Law Firm Indonesia

Menutup 2017 dan membuka 2018, Hukumonline coba memotret wajah corporate law firm di Indonesia. Pemotretan ini dilakukan melalui pengiriman kuesioner daring kepada 25 corporate law firm. Namun dalam perjalanannya, tak seluruh data berhasil diperoleh. Kemudian disepakati hanya data-data yang berhasil diperoleh seperti dari pengisian kuesioner hingga konfirmasi kepada partner, associate maupun staf yang datanya dipublikasikan. Total data corporate law firm yang berhasil diperoleh adalah 19 kantor hukum. Seluruhnya masuk dalam pemeringkatan corporate law firm terbesar Indonesia 2017-2018. Bukan hanya pemeringkatan, dalam serial tulisan ini juga menceritakan beragam strategi law firm dalam menghadapi 2018 hingga harapan pemangku kepentingan terhadap corporate law firm Indonesia. Selamat membaca!
RED

Masalah Hukum Kredit Motor

Sengketa mengenai perjanjian kredit motor kerap ditemukan antara konsumen dengan pelaku usaha. Namun untuk menyelesaikan persoalan tersebut tak semudah yang dikira. Satu sisi ada yang setuju berangkat dari perspektif perjanjian bahwa sengketa atas perjanjian berarti wanprestasi dan diselesaikan melalui peradilan umum. Sisi lain masih ada yang mempertahankan kewenangan BPSK bahwa perjanjian kredit motor adalah hubungan konsumen dan pelaku usaha. Dalam liputan khusus kali ini akan memperlihatkan perspektif dari para pemangku kepentingan mengenai hal ini. Seiring dengan itu, terdapat artikel mengenai apa yang perlu diperhatikan konsumen dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor sehingga sengketa serupa tak terjadi lagi di masa mendatang.
RED