Akselerasi Pendaftaran Tanah dan Reformasi Agraria Oleh: Francisca Romana*)
Babak Baru “Konflik” Bawaslu-KPU dalam Pileg 2019 Oleh: Munandar Nugraha*)
Ketidakjelasan Kriteria Penodaan Agama dalam Pasal 156 huruf a KUHP: Quo Vadis Lex Certa? Oleh: Nefa Claudia Meliala*)
​​​​​​​Ajudikasi Khusus Ombudsman Vs Komitmen Pelayanan Publik Oleh: Dominikus Dalu Sogen*)
Inilah Dampak Disrupsi Teknologi bagi Keberadaan Hakim Oleh: Glenn Wijaya*)
Potensi Persinggungan Kewenangan Ombudsman dengan Badan Peradilan Oleh: Enrico Simanjuntak*)
Mahkamah Pelayaran vs Maritime Court: Apakah Indonesia Membutuhkan Pengadilan Maritim? Oleh: Kartika Paramita*)
​​​​​​​Dilema Status dan Kedudukan Hakim Oleh: Catur Alfath Satriya*)
Mencari Sosok Ideal Nakhoda Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Oleh: Afdhal Mahatta*)
Kepastian Hukum Hak Pengelolaan Hulu Migas oleh Daerah Oleh: Damar Wicaksono*)
Eksistensi Mediasi Penal dalam Penyelesaian Pelanggaran Pidana Kekayaan Intelektual Oleh: Tri Harnowo*)
22 Juli dan Transformasi Jaksa Oleh: Fachrizal Afandi*)
Siasat Notaris Menghindar dari Proses Hukum Oleh Reda Manthovani*)
Hari Bhakti Adhyaksa: Cash on Delivery, Solusi Cepat Pengambilan Berkas Tilang di Kejaksaan Oleh: Siska Trisia*)
Penerapan Ketentuan Tindak Pidana Ringan dan Konsistensinya dalam Praktik Oleh: Ditho HF Sitompoel*)
Problematika Pengangkatan pensiunan Penegak Hukum Tanpa Proses Magang Oleh: Tredi Wibisaka*)
​​​​​​​Jalan Terjal  Mantan Narapidana Korupsi Melenggang ke Parlemen Oleh: Reda Manthovani*)
​​​​​​​Antara Perlindungan Hukum dan Jerat Hukum Oleh: Riki Perdana Raya Waruwu*)
Batas Usia Pensiun untuk PHK dan Substitusi Hak “Pesangon” dengan Manfaat Pensiun Saat PHK Oleh: Umar Kasim (Jilid I)
Tanggung Jawab Bank atas Penipuan yang Dilakukan Karyawannya Oleh: Chandra Yusuf*)
Kewenangan Relatif Pengadilan Negeri dalam Mengadili Permohonan Praperadilan Oleh: Riki Perdana Waruwu*)
Reformulasi Keberadaan Peradilan Militer di Indonesia Oleh: Reda Manthovani*)
Penentuan Nasib Eks Narapidana Korupsi dalam Pemilu 2019 Oleh: Hendra Kurnia Putra*)
Batas Waktu Penerbitan Dokumen Kependudukan: Teror Bagi Disdukcapil Oleh: Harriz Jati*)
Kesejahteraan Atlet Indonesia: Tanggung Jawab Siapa? Oleh: Rizky Karo Karo*)
GDPR: Tantangan atau Ancaman? Oleh: Glenn Wijaya*)

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua