Pungli dan Pengadilan Oleh: Siska Trisia*)
Melindungi Pekerja Migran Indonesia Oleh: Hani Adhani*)
Menilik Kebuntuan Putusan Praperadilan yang Dipandang Menyimpang Oleh: Reda Manthovani*)
​​​​​​​Paradoks Perjanjian Kerjasama antara APIP dan APH Oleh: Enrico Simanjuntak*)
Permenkumham Paralalegal, antara Kuantitas dan Kualitas? Oleh: Boris Tampubolon*)
Aspek Hukum Proyek Infrastruktur Oleh: Roziqin*)
Penafsiran Konstitusi: Originalism dan Ketidaktahuan yang Disengaja Oleh: M. Ilham Hermawan*)
UU MD3 dan Pergeseran Sistem Presidensial ke Parlementer Oleh: Erfandi*)
Polemik dan Dinamika Pilkada di Indonesia: Refleksi di Era Reformasi Oleh: Munandar N. Saputra*)
Ketidakadilan Sistem Pengadilan di Indonesia Oleh: Chandra Yusuf*)
Putusan MK & Rekriminalisasi Delik Penghinaan Jabatan Oleh: Reza Fikri Febriansyah*)
Tentang Aktualisasi Yurisprudensi Oleh: Imam Nasima*)
Mengingat Kembali Tujuan Dan Perjuangan Muliamu, Advokat Oleh: Boris Tampubolon*)
Jenis Golongan dan Penerapan Pasal yang Dikenakan pada UU Narkotika Oleh: Eric Manurung*)
Inkonsistensi Sikap MA dalam Perkara Narkotika
​​​​​​​Prahara Etik di Mahkamah Konstitusi Oleh: Alfin Sulaiman*)
Spektrum Legal Standing Anggota DPR dalam Pengujian UU Oleh: Rafiuddin D. Soaedy*)
Kegagalan MA Memastikan Kepatuhan Penegak Hukum dan Hakim Terhadap Perma Tipiring
Ruang Intervensi dalam Reformasi Hukum Kita Oleh: Gita Putri Damayana*)
Siapa Berwenang Menilai “Iktikad Baik” Advokat Oleh: Boris Tampubolon*)
Manfaat Penyederhanaan Format Putusan Bagi Pencari Keadilan Oleh: Siska Trisia*)
Disparitas Konsep Jual Beli Tanah-Bangunan dengan Jual Beli Pada Umumnya Oleh: Rage Cikal Nugroho*)
Tchaikovsky itu Bernama Supriyadi, Sang Komponis di Kalangan Aktivis Oleh: Julius Ibrani*)
Belajar dari Polemik Putusan MK Oleh: Fajar Laksono Suroso*)
Penafsiran Konstitusi dan Identitas Tafsir Konstitusi Oleh: M. Ilham Hermawan*)
Soal Zina & ‘Mahkota’ MK Oleh: Reza Fikri Febriansyah*)

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua