Inkonsistensi Sikap MA dalam Perkara Narkotika
​​​​​​​Prahara Etik di Mahkamah Konstitusi Oleh: Alfin Sulaiman*)
Spektrum Legal Standing Anggota DPR dalam Pengujian UU Oleh: Rafiuddin D. Soaedy*)
Kegagalan MA Memastikan Kepatuhan Penegak Hukum dan Hakim Terhadap Perma Tipiring
Ruang Intervensi dalam Reformasi Hukum Kita Oleh: Gita Putri Damayana*)
Siapa Berwenang Menilai “Iktikad Baik” Advokat Oleh: Boris Tampubolon*)
Manfaat Penyederhanaan Format Putusan Bagi Pencari Keadilan Oleh: Siska Trisia*)
Disparitas Konsep Jual Beli Tanah-Bangunan dengan Jual Beli Pada Umumnya Oleh: Rage Cikal Nugroho*)
Tchaikovsky itu Bernama Supriyadi, Sang Komponis di Kalangan Aktivis Oleh: Julius Ibrani*)
Belajar dari Polemik Putusan MK Oleh: Fajar Laksono Suroso*)
Penafsiran Konstitusi dan Identitas Tafsir Konstitusi Oleh: M. Ilham Hermawan*)
Soal Zina & ‘Mahkota’ MK Oleh: Reza Fikri Febriansyah*)
Zina dalam Konteks Oleh: Putri K. Amanda*)
Menata Undang-Undang dengan Omnibus Law Oleh: Jimmy Z. Usfunan*)
Arbitrase Komersial Internasional - Teori & Praktik; Memeriksa Kenyataan Oleh: Steve Ngo*)
Pengelolaan Aset Desa Melalui BUMDesa Oleh: Yudhia Perdana Sikumbang*)
Menyoal Cacat Bawaan BPJS Kesehatan Oleh: Roziqin*)
“Upaya Hukum” Baru Jelmaan Praperadilan Oleh: Krisna Harahap*)
Akhir dari Problem Upah dan Penerapan PHK karena Kesalahan Pasca Putusan MK Oleh: Willy Farianto*) & Annisa Fathima Zahra**)
7 Masalah HAM untuk Komnas HAM Oleh: Haris Azhar*)
​​​​​​​Sebuah Pemikiran Tentang Kompensasi Korban Kejahatan
WNI Terancam Deportasi di AS: Migran Ekonomi atau Pencari Suaka? Oleh: Heru Susetyo*)
Sikap Hukum MA atas Kewenangan BPSK Mengadili Sengketa Lembaga Pembiayaan dan Nasabah
Cloud Computing: Hukum Positif dan Kontraknya Oleh: Daniar Supriyadi*)
OTT, Tertangkap Tangan dan Entrapment (2)
Mengoreksi Sistematika Putusan Hakim Oleh: Riki Perdana Raya Waruwu*)

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua