Surat Gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial (Bagian I) Oleh: Juanda Pangaribuan*)
Urgensi Pengaturan Definisi Cuti Bersama dalam UU Ketenagakerjaan Oleh: Johan Imanuel*)
Polemik Air Defense Identification Zone Oleh: Ridha Aditya Nugraha*)
Pendidkan Khusus Profesi Advokat Pasca Putusan MK Oleh: Hani Adhani*)
Persekusi Bukan Solusi, Dahulukan Mediasi dan Litigasi Oleh: Reda Manthovani*)
Penyelesaian Hukum Sengketa DPD RI Oleh: Muhammad Amin Putra*)
Perlindungan Pekerja dalam Pengakhiran Kontrak Bagi Hasil Oleh: Nugroho Eko Priamoko*)
Pembubaran HTI dan Kebebasan Berserikat Oleh: Eryanto Nugroho*)
Fenomena Penerbangan Sub-Orbital dan Kedaulatan Negara Oleh: Ridha Aditya Nugraha*)
Masalah Pembatalan Perda oleh Mahkamah Konstitusi Oleh: Muhammad Amin Putra*)
MAC Protocol: Upaya Tingkatkan Kemampuan Ekonomi Negara Berkembang Oleh: Royhan Nevy Wahab*)
Kepastian Landasan Hukum Kontrak Bagi Hasil Gross Split Oleh: Adhi Eko Martantyo*)
Penerapan Pasal 1872 KUHPerdata Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Oleh: Reza Boentoro*)
Mengapa Hukum Angkasa Penting bagi Indonesia? Oleh: Ridha Aditya Nugraha*)
Penilikan Harta Penyelenggara Negara Oleh: Binziad Kadafi*
Catatan Seputar Kontrak Bagi Hasil Gross Split Oleh: Nugroho Eko Priamoko*)
Khittah Jabatan Hakim Oleh: Wahyu Sudradjat & Abdul Halim Borne*)
Perlunya PP Mekanisme Teknis Pelaksanaan AYDA demi Keamanan Praktik Perbankan di Indonesia Oleh: Dianyndra K Hardy, S.H.*)
Satu Perspektif Hukum Pidana Tentang Pemberhentian Sementara Ahok Oleh: Arsul Sani*)
Peningkatan Investasi Asing di Sektor Pariwisata: Efektifkah? Oleh: Maria Ardianingtyas*)
Perlunya Membatasi Tanggung Jawab Internet Intermediary dari Pelanggaran Hak Cipta di Internet Oleh: Danny Kobrata*)
Terbit PERMA, Tantangan Penegak Hukum Dalam Menjerat Korporasi Oleh: Reda Manthovani*)
Hambatan Memperluas Bentuk Perjanjian Kerja Terhadap Pensiunan Oleh: Juanda Pangaribuan, SH, MH *)
Mengenal ‘Right To Be Forgotten’ Oleh: Mohammad Iqsan Sirie *)
Quo Vadis Perlindungan Data Pribadi dalam Revisi UU ITE Oleh: Sinta Dewi *)
Peradilan yang Adil Bagi Penyandang Difabel Oleh: Dio Ashar Wicaksana*)

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua