Hambatan Memperluas Bentuk Perjanjian Kerja Terhadap Pensiunan Oleh: Juanda Pangaribuan, SH, MH *)
Mengenal ‘Right To Be Forgotten’ Oleh: Mohammad Iqsan Sirie *)
Quo Vadis Perlindungan Data Pribadi dalam Revisi UU ITE Oleh: Sinta Dewi *)
Peradilan yang Adil Bagi Penyandang Difabel Oleh: Dio Ashar Wicaksana*)
Seputar Status Hakim dalam RUU Jabatan Hakim Oleh: Arsil *)
MA Terapkan Pengawasan Super Ketat, Mungkinkah Masih Ada Jual Beli Perkara? oleh: D.Y. Witanto *)
Restatement Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Perkara Pidana oleh: Albert Aries, SH, MH *)
Penetapan Pesangon Pekerja Migas Suatu Fenomena Micro Management Pemerintah Oleh: Nugroho Eko Priamoko *)
Perubahan Tarif Pph Ibarat Sebuah Pisau Bermata Dua Oleh: Irma Devita Purnamasari, SH, MKn *)
Efektivitas BMAI Sebagai Bagian dari Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Asuransi Oleh: Dr. Ricardo Simanjuntak, SH. LLM; ANZIIP. CIP *)
Apakah Singapura Telah Melanggar Kedaulatan Indonesia? Oleh: Abdulkadir Jailani *)
Mengenal Hak Penumpang Difabel dalam Penerbangan Komersial
Oleh: Ridha Aditya Nugraha *)
Rasionalitas dalam Kebijakan Pidana Indonesia Oleh: Anugerah Rizki Akbari *)
Efektivitas Executive Review Perda Oleh: Nur Sholikin *)
Memeriksa Keabsahan Penetapan Tersangka atau Menguji pokok perkara? Oleh: Fachrizal Afandi *)
Harap-Harap Cemas Putusan Arbitrase Laut Tiongkok Selatan Oleh: Dr. iur. Damos Dumoli Agusman*)
Menakar Peran Pemerintah dalam Sistem Perbukuan Nasional Oleh: Fajri Nursyamsi *)
Problematika Perppu Kebiri Oleh: Alfin Sulaiman, SH, MH *)
Urgensi Reformasi Penyusunan Anggaran Perkara Pidana Umum Kejaksaan Oleh: Dio Ashar Wicaksana*)
Asas Legalitas Dikesampingkan oleh Living Law dalam RKUHP Oleh: Mohammad Maulana Kusumawardhana, S.H *)
Tilang: Peluang Optimalisasi Reformasi Pelayanan Publik Pengadilan Oleh: Miko Ginting *)
Pencegatan Pesawat Asing Tanpa Izin di Wilayah Udara Indonesia: Urgensi Reformasi Hukum Positif
Oleh: Ridha Aditya Nugraha *)
Perdebatan Doktriner Mengenai Peninjauan Kembali Oleh: Binziad Kadafi *)
Quo Vadis Profesi Konsultan HKI di Indonesia Oleh: Mario Widiarto Sutantoputra, S.H., M.H., LL.M *)
Pangkas Putusan untuk Tutup Celah Manajemen Perkara MA Oleh: Dio Ashar Wicaksana *)
Menimbang Opsi Revisi atau Hapus Pasal Pencemaran Nama Baik UU ITE Oleh: Teguh Arifiyadi *)

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua