Advokat Gajah Bertempur, Advokat Pelanduk Mati di Tengah Oleh: Hendra Setiawan Boen
Permasalahan Nama atau Bagian Nama dari Badan Hukum yang Belum Terdaftar Sebagai Merek Oleh: Mario Widiarto Sutantoputra, SH, MH, LL.M *)
Langkah Antisipatif Penegak Hukum Pasca Putusan MK Oleh: Giri Ahmad Taufik *)
Pembaruan Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Implikasinya Bagi Akses Terhadap Pembiayaan Indonesia Oleh: Aria Suyudi, SH, LLM *)
Ironi Asyani dan Revolusi Mental Pendekatan Konflik Oleh: Jecky Tengens, SH *)
Masalah Kompetensi Relatif Dalam Perkara Merek yang Melibatkan Pihak Asing Oleh: Mario Widiarto Sutantoputra, S.H., M.H., LL.M *)
Ironi “Peradilan” Sengketa Pilkada Oleh: Mohammad Saihu *)
Akankah Anomali Pemberantasan Korupsi Berlalu? Oleh: Prof DR Krisna Harahap SH, MH *)
Tantangan dan Harapan PERADI: Satu Dekade PERADI Oleh: Astro P. Girsang, SH *)
Pesan Pembaruan Hakim Sarpin Oleh: Junaedi, SH,M.Si. LLM. *)
Catatan atas Putusan Praperadilan Komjen Pol Budi Gunawan Oleh: John Ferry Situmeang, SH *)
Putusan Hakim Sarpin Terobosan atau Kekhilafan? Oleh: Tiur Henny Monica, SH *)
Kolektif Kolegial Pimpinan KPK Dalam Pelaksanaan Kewenangan Oleh: Tb. A. Adhi R. Faiz, SH, MH *)
Permohonan Praperadilan Prematur ‘Sang Jenderal’ Oleh: Junaedi, SH, M.Si. LL.M. *)
Problematika Penetapan dan Penangkapan Tersangka Oleh Yuliana Rosalita Kurniawaty, S.H. *)
MK Pastikan Hak Pekerja dalam Kepailitan Oleh: Juanda Pangaribuan *)
Menguji Efektivitas SEMA Nomor 7 Tahun 2014 Oleh: Albert Aries SH, MH *)
Pemberantasan Korupsi: Secercah Asa di Awal Tahun Baru Oleh: Prof DR Krisna Harahap SH, MH *)
Kontroversi Hukuman Mati Oleh: Arsul Sani *)
Bantuan Hukum Salah Urus Oleh: Jecky Tengens, SH*)
Proyeksi Tata Kelola Industri Hulu Migas Oleh: Willy Farianto* & Nugroho Eko Priamoko**)
Membedah Hukum Dewasa Ini Oleh: Prof JE Sahetapy *)
UU MD3 dan Komitmen Memberantas Korupsi Oleh: Frans Hendra Winarta *)
Efektivitas Penyebarluasan Undang-undang Secara Online oleh Pemerintah Oleh: M. Nur Sholikin *)
Menjamin Industri Halal Melalui UU JPH (?) Oleh: Bimo Prasetio *)
Akuntabilitas dan Transparansi Wewenang dan Tugas DPR dalam UU MD3 Oleh: Frans H. Winarta *)

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua