Berita> Surat Pembaca

Surat Pembaca

Media Cetak Paling Menderita Akibat Kenaikan Harga BBM
Loper media cetak paling menderita akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) karena jasa distribusi media cetak itu mengalami persoalan finansial. Pemerintah sebaiknya, turut peduli terhadap upaya pemberdayaan loper media cetak yang berjasa dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
Penjelasan soal Virus
Kami beritahukan kepada pembaca, pengakses dan pelanggan bahwa saat ini situs hukumonline mendapat serangan virus jahat dari pihak yang tidak bertanggung.
Pelaksanaan Magang dan Verifikasi Dokumen Magang
Hukumonline telah menerima surat dari Peradi mengenai pelaksanaan magang dan proses verifikasi dokumen berkaitan dengan magang. Surat tersebut bertanggal 1 Juli 2008.
Presiden SBY Harus Tegur Jaksa Agung
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai terlalu lemah menyikapi skandal Arthalita Suryani (Ayin) yang melibatkan para pejabat Kejaksaan Agung.
Klarifikasi dari Panitia Nasional KONGRES ADVOKAT INDONESIA
Sehubungan dengan pemberitaan di internet tanggal 23/5/08, dalam situs hukumonline.com, dengan topik berita: Tanggapan KAI, PERADI percepat jadwal Rakernas, yang secara substansial dalam pemberitaan tersebut dapat menyesatkan, maka dengan ini PANITIA NASIONAL KONGRES ADVOKAT INDONESIA memandang perlu untuk mengklarifikasinya sebagai berikut:
KAU Tolak Kenaikan Harga BBM dan Hapuskan Utang
Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM yang di klaim pemerintah sebagai pilihan terakhir untuk menyelamatkan APBN-P 2008 bukanlah kebijakan yang berdiri sendiri tapi merupakan bagian rencana jangka panjang untuk menghapus subsidi.
Sikap Politik Patriot Bangsa Indonesia Kini Combatting Global Warming
Peringatan 100 Tahun Kepeloporan BOEDI OETOMO 20 Mei 1908 yang dikenali kini sebagai Hari Kebangkitan Nasional adalah saat tepat bagi bangsa Indonesia untuk bangkit membangun kebersamaan.
Hak Jawab Kuasa Hukum Abdul Malik M. Aliun
Sehubungan dengan pemberitaan hukumonline berjudul 'Biro Perjalanan Manajemen Qolbu Dilaporkan ke Mabes Polri, kuasa hukum Ir Abdul Malik M. Aliun telah menyampaikan hak jawab ke redaksi. Hak jawab dimaksud kami muat berikut ini.
Red
Inkonsistensi Kebijakan Investasi Telekomunikasi
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang melarang semua operator nirkabel menggunakan menara dari perusahaan dengan investasi asing telah menyebabkan kebingungan investor.
Keterwakilan Media dalam Struktur Bawaslu
DPR sebaiknya mempertimbangkan unsur keterwakilan media massa dalam struktur Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu), agar hasil-hasil rekomendasi bukan hanya bisa dipertanggungjawabkan secara investigasi, tetapi juga memiliki komitmen atas terselenggaranya Pemilu yang adil, jujur, langsung umum, bebas dan rahasia.