Penerimaan Pajak Digital Dinilai Tak Maksimal, Ini Sebabnya
DPR Klaim Tak Ada Penyelundupan Pasal dalam Draf UU Cipta Kerja
Sarat Moral Hazard Jadi Dalil Penolakan UU Cipta Kerja
Melihat Masa Depan Industri Batubara Nasional Akibat Proses Transisi Energi
Respons OJK Soal Merger Tiga Bank BUMN Syariah
​​​​​​​Yuk Pahami Aspek Hukum dan Strategi Persiapan hingga Prosedur IPO bagi Perusahaan
Awasi TPPU Hingga Dana Kampanye Pilkada, PPATK Gandeng Direktur Kepatuhan Bank
UU Cipta Kerja Dinilai Langgengkan Praktik Oligarki dan Impunitas Korporasi
Mengabaikan Nurani
Masih Ada Pasal Multitafsir Soal UMKM dalam UU Cipta Kerja
Ketika Informasi Draf UU Cipta Kerja Mengacaukan Ruang Publik
MA Bakal Terbitkan Pedoman Pemidanaan Kasus Suap
Dari Gugatan Perdata Terhadap Koruptor Hingga Izin untuk Air Gun
Pertimbangan In-House Counsel saat Menunjuk Lawyer Eksternal Mewakili Kepentingan Perusahaan
Menguak Cacat Formil UU Cipta Kerja Oleh: Agus Riewanto*)
Hak Mendahulu dalam Pelunasan Utang Pajak untuk Wajib Pajak Dinyatakan Pailit
Pelaku Perkawinan Campuran Apresiasi Terbitnya Visa 317
Pemerintah Susun Peraturan Pelaksanaan Bank Tanah
Empat Terdakwa Jiwasraya Divonis Seumur Hidup
Aksi Nasional Berlanjut, Serikat Buruh Desak Executive dan Legislative Review
Ketua MA Minta Pengadilan Beri Perhatian Terkait Penanganan Sengketa Pilkada
Memahami Keterkaitan antara Keamanan Pangan dan Ekonomi Sirkular
Mendorong DPR dan Pemerintah Tempuh Jalur Legislative Review
Dorong Pemanfaatan EBT, Pangsa Pasar Energi Terbarukan Terus Diperluas
10 Alasan Penyandang Disabilitas Dorong Presiden Terbitkan Perppu Batalkan UU Cipta Kerja
Penanganan Demonstrasi UU Cipta Kerja Dinilai Sarat Pelanggaran Hukum dan HAM

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua