Terbaru

Menkeu mengingatkan setiap Penduduk dapat dengan bebas memiliki dan menggunakan Devisa. Khusus Devisa berupa DHE SDA, wajib dimasukkan ke dalam sistem keuangan Indonesia.

Karena penempatan perwira aktif TNI di kementerian/lembaga diatur terpisah melalui Pasal 47 ayat (2) UU TNI yang terbatas hanya 10 kementerian/lembaga. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menganggap lahirnya Perpres Nomor 37 Tahun 2019 untuk mengatasi penumpukan perwira TNI.

KPK apresiasi langkah Kejaksaan ini.

Beda pandangan Ombudsman dan KPK.

Perpres Beneficial Ownership bukan untuk mempersulit, tapi melindungi dunia usaha.

UU ITE dinilai belum melindungi data digital pribadi para pengguna ekonomi digital seperti e-commerce atau e-payment.

Komisi I DPR mempertanyakan alasan pemerintah yang tak kunjung mengirimkan draf RUU Perlindungan Data Pribadi beserta naskah akademiknya.

Ada putusan yang tidak relevan digunakan.

Upaya meluruskan kekeliruan praktik penanganan praperadilan melalui Revisi KUHAP dan/atau Peraturan MA terkait hukum acara praperadilan agar menjadi lebih baik.

Sebanyak 11 gubernur dan 80 bupati juga ditegur karena ASN daerah yang terlibat kasus korupsi belum ditindak.