Terbaru

Kakanwil Kemenag Jatim Didakwa Menyuap Romahurmuziy dan Menteri Agama

Tujuan pemberian karena Rommy dan Lukman Hakim telah melakukan intervensi baik langsung maupun tidak langsung terhadap proses pengangkatan Haris sebagai Kakanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur.
RED/ANT

Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pemerintah Benahi Tata Kelola Tambang

Pemerintah perlu melakukan moratorium terhadap segala penerbitan izin tambang mineral dan batu bara, serta minyak dan gas.
Ady Thea DA

Jenis-jenis Rumah Ini Dibebaskan dari PPN, Apa Saja?

Pembebasan PPN bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah.
Fitri Novia Heriani

BPJS Kesehatan Diminta Benahi Hasil Temuan BPKP

Menjadi langkah awal meningkatkan kredibilitas program layanan kesehatan yang dilakukan BPJS Kesehatan. Semua para pemangku kepentingan mesti duduk bersama untuk mencari jalan keluar beragam persoalan yang dihadapi BPPJS Kesehatan.
Rofiq Hidayat

Ditjen Imigrasi Hormati Penangkapan Petugas oleh Penyidik KPK

Ditjen Imigrasi menegaskan tidak ada toleransi terhadap setiap pelanggaran maupun penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh petugas Imigrasi.
M. Agus Yozami

Pertama Kali, KPK Gunakan TPPU untuk Menjerat Korporasi

Terkait fee untuk proyek di Kebumen.
ANT/MYS

Gelaran Charity Hukumonline di Mizan Amanah

Hukumonline menyisihkan rezeki dan menghimpun donasi untuk berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan.
CT-CAT

Ini Alasan Kepala Kantor Kemenag Gresik Menyuap Romahurmuziy Rp91,4 Juta

​​​​​​​Karena secara langsung maupun tidak langsung, Romahurmuziy telah melakukan intervensi terhadap proses pengangkatan terdakwa sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik.
RED/ANT

Materi Permohonan Dikritisi, Tim Hukum Prabowo: Alhamdulillah Bermanfaat

Untuk mencapai tuntutan diskualifikasi hasil Pilpres 2019 perlu proses panjang. Tuntutan yang paling memungkinkan untuk cepat dikabulkan MK adalah meminta KPU menyelenggarakan pemungutan suara ulang (PSU).
Agus Sahbani

Tanpa Alasan Sah, PNS yang Tak Kerja Pada 10 Juni Dikenakan Sanksi Disiplin

Seluruh pejabat kepegawaian di pusat dan daerah diminta pantau kehadiran PNS pada tanggal tersebut.
RED