Terbaru

Pembahasan RUU Pertembakauan Terkendala DIM

Ternyata, pemerintah belum memperioritaskan penyusunan DIM RUU Pertembakauan berdasarkan rapat antar kementerian terkait.
Rofiq Hidayat

Aliansi Strategis antara Allen & Gledhill dengan Soemadipradja & Taher

Keduanya akan bekerja sama untuk menawarkan solusi hukum secara terintegrasi dan menyeluruh yang mencakup keahlian di bidang hukum Singapura dan Indonesia.
Tim Inforial

Terkait 2 Asetnya, AJB Bumiputera Sebut Sedang Lakukan PK dan Gugatan Perlawanan

Semua pihak diminta untuk tetap menghormati proses hukum sesuai aturan yang berlaku.
Hamalatul Qur'ani

Catahu YLBHI 2018: Penyebab Pengaduan Terbanyak Kasus Perburuhan

Ada dugaan pelanggaran HAM yang dialami buruh antara lain soal hak atas pekerjaan dan upah layak.
Ady Thea DA

Soal Putusan Oesman Sapta, Bawaslu Harus Kedepankan Konstitusionalitas Penyelenggara Pemilu

Polemik pencalonan anggota DPD yang berasal dari latar belakang pengurus partai politik yang melibatkan Oesman Sapta dan KPU cukup menghabiskan waktu.
Moh Dani Pratama Huzaini

Akun Twitter 'Juarai' Konten Negatif di Media Sosial

Hingga Desember 2018, Kemenkominfo mencatat pelaporan konten negatif di twitter sebanyak 531.304.
M. Agus Yozami

AJB Bumiputera Diminta Patuhi Putusan PN Jaksel dan MA

Sutikno (Dirut AJBB) dianggap telah melakukan ‘penggelapan dalam jabatan’ lantaran enggan membayar komisi kepada Eks-Dirut AJBB sebesar Rp19 miliar dalam kasus wanprestasi yang telah diputus MA di tingkat Kasasi.
Hamalatul Qur'ani

Ada Syaratnya Jika Kantor Hukum Profesional Ingin Didanai Pemerintah

Hanya untuk pelaksanaan bantuan hukum berdasarkan UU Bantuan Hukum. Tidak menggugurkan kewajiban pro bono dan tidak boleh untuk keperluan jasa profesional.
Norman Edwin Elnizar

BPJS Kesehatan Memutus Kerjasama Fasilitas Kesehatan? Begini Aturannya

​​​​​​​Fasilitas kesehatan provider BPJS Kesehatan wajib memenuhi persyaratan, salah satunya akreditasi.
Ady Thea DA

Advokat dari Kantor Hukum Lucas Disebut dalam Sidang Eks Bos Lippo Group

Salah satu saksi mengaku meminta rekomendasi kepada Oscar mengenai kantor hukum yang dapat menjadi kuasa hukum PT AAL untuk mengajukan PK ke PN Jakpus.
Aji Prasetyo