Berlangganan Pro

Terbaru

Sekjen Kemnaker: Ada Penurunan Aduan THR 2024

Sekjen Kemnaker: Ada Penurunan Aduan THR 2024

Melihat Fenomena Kawin Kontrak dalam Hukum Indonesia

Melihat Fenomena Kawin Kontrak dalam Hukum Indonesia

Presiden Tekankan Pola Baru Berbasis Teknologi dalam TPPU Harus Diwaspadai

Presiden Tekankan Pola Baru Berbasis Teknologi dalam TPPU Harus Diwaspadai

Dua Hakim PN Jaksel Ini Terancam Dipecat

Jika nanti kasus kedua hakim PN Jaksel itu, putusannya terbukti bersalah dan telah memiliki kekuatan hukum tetap akan diberhentikan oleh presiden.

Aida Mardatillah

Meninjau Pemidanaan Pencemaran Nama Baik di Internet

Mendekati Pemilu tahun depan, penyalahgunaan Pasal 27 Ayat 3 UU ITE rentan terjadi, ketidaksukaan seseorang terhadap sebuah pernyataan bisa berujung pelaporan, walaupun hal tersebut tidak memenuhi unsur pencemaran nama baik.

Eka Nugraha Putra

Jalan Panjang Menuju ‘Desa Adat’

Desa adat tidak sama dengan masyarakat hukum adat. Penetapan desa adat tidak mudah.

Menkumham Nilai Kekosongan Hukum Media Siber Harus Diatasi

Hal ini diungkapkan Yasonna saat bertemu dengan jajaran pengurus Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI).

Bersama Bawaslu Melawan Politik Uang

Kita harus lawan segala bentuk politik uang karena berdampak buruk dalam kehidupan demokrasi dan menusuk rasa keadilan.

Tunjangan Kinerja Pegawai 4 Kementerian Ini Naik

Adanya peningkatan kinerja pegawai dan organisasi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yang dicapai empat kementerian tersebut.

Pencabutan UMKM dari Relaksasi DNI Menuai Respons Positif

Tetapi, seharusnya kebijakan pencabutan UMKM dari relaksasi DNI ini mesti dibarengi pemberian insentif berupa pemotongan tarif bea masuk bagi produk yang sifatnya bahan baku, bahan penolong, atau mesin-mesin pendukung industri yang berorientasi ekspor.

Eni Saragih Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Miliaran

Sebagian uang suap dan seluruh penerimaan gratifikasi itu untuk membiayai keperluan Pilkada suaminya di Kabupaten Temanggung.

Dari Boros Anggaran hingga Korupsi, Ini PR Besar Pengelolaan Anggaran Daerah

Masih banyak daerah tidak membelanjakan anggarannya secara tepat. Tidak hanya boros anggaran, penyimpangan APBD juga rawan terjadi.

Mochamad Januar Rizki

Respons Pakar Soal Aturan Baru Penghindaran Pajak Berganda

Penyederhanaan administrasi dianggap masih belum menyelesaikan persoalan penghindaran pajak berganda. Pemerintah harus segera mensosialisasikan daftar negara mitra, objek pajak hingga besaran tarif dalam P3B.

Mochamad Januar Rizki

2024 Hak Cipta Milik Hukumonline.com