Terbaru

Penerbitan Kartu Nikah Menuai Kritik

Karena penerbitan kartu nikah ini dinilai belum perlu dan potensi terjadi pemborosan anggaran. Namun, sisi lain kartu nikah dinilai sebagai gagasan bagus sebagai bentuk inovasi untuk memudahkan masyarakat mengantongi identitas status pernikahannya.
Rofiq Hidayat

Desentralisasi Suburkan Korupsi di Daerah? Ini Penjelasan Komisioner KPK

Data KPK per April 2018, sudah 93 kepala daerah tersangkut kasus korupsi.
Moh. Dani Pratama Huzaini

Ahli Kritik Peran Sentral Pemerintah dalam Sertifikasi Badan Usaha Konstruksi

Pemerintah seharusnya hanya mengawasi penyelenggaran sertifkasi badan usaha kontruksi agar fungsi pendelegasiannya sesuai standar profesi dan standar kualitas yang diharapkan.
Aida Mardatillah

Peluang Evolusi Keempat Penyelesaian Sengketa Pemilu

Ada filosofi penggunaan ‘hari’ kalender dan ‘hari kerja’ dalam penyelesaian sengketa.
Muhammad Yasin

Hukumonline Luncurkan Peraturan Konsolidasi untuk Mempermudah Kerja Praktisi Hukum

Peraturan Konsolidasi menyajikan naskah peraturan yang rapih, komprehensif, terkini, dalam format yang nyaman dan mudah digunakan oleh para praktisi hukum.
Tim Inforial

Pengangguran Terbuka Turun, Tapi di 3 Provinsi Ini Masih Tinggi

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk menurunkan tingkat pengangguran antara lain melakukan pembinaan hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan.
Ady Thea DA

Ini Daftar Libur Nasional dan Cuti Bersama 2019

Dalam keputusan bersama tiga menteri disebutkan, jumlah Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2019 yaitu sebanyak 20 hari.
M. Agus Yozami

Ahli Kritik Metode Pencalonan Anggota Legislatif

Bivitri menawarkan pendekatan cara pandang crafting democracy agar desain mekanisme demokrasi sesuai konteks dengan melihat pada hasil yang hendak dicapai.
Agus Sahbani

Skema Public-Private Partnership Dapat Dipakai Cegah Pendanaan Terorisme

Perlu pengaturan negara-negara kawasan mengenai investigasi keuangan dan penelusuran terhadap aset virtual.
Moh. Dani Pratama Huzaini

7 Perjanjian Perdagangan Internasional Ini akan Diratifikasi Indonesia

Dikritik karena alasan dan proses ratifikasi cenderung bersifat tertutup dan tidak transparan.
Fitri N. Heriani