Terbaru

Pencatatan Hak Cipta Online, Kini Selesai dalam 1 Hari dan Aman dari Pungli

Sistem Pencatatan Hak Cipta Online menggunakan Teknologi Kriptografi mendapatkan Penghargaan TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik 2018.
Normand Edwin Elnizar

Lima Materi Pokok dalam Revisi UU MK

Upaya pembenahan kelembagaan dan hukum acara di MK.
Rofiq Hidayat

Dua Pasal TPPU Minta Ditafsirkan Seperti Ini

Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih dan penyidik tindak pidana asal adalah pejabat atau instansi yang oleh peraturan perundang-undangan diberi kewenangan melakukan penyidikan.
Aida Mardatillah

Pendekatan Ini Diusulkan Sebagai Jalan Tengah Pemulihan Hak Korban HAM

Antara korban dengan pelaku menggnakan pendekatan yang sifatnya budaya ataupun keagamaan melalui proses rekonsiliasi kultural.
Moh. Dani Pratama Huzaini

DJP Perketat Ruang Gerak WP Penerbit Faktur Palsu

WP yang terindikasi menerbitkan faktur pajak fiktif, DJP akan mengambil tindakan suspend atas akun PKP.
Fitri N. Heriani

Alasan Janggal Irvanto Bantah Terima Uang Sing$500 Ribu untuk Setnov

Bantahan Irvanto ini akan dikonfrontir dengan saksi Agus Gunawan yang menyerahkan uang tersebut pada sidang berikutnya.
Aji Prasetyo

Jerat Pasal Berlapis Bagi Tersangka OTT Dana Rehabilitasi Pasca Gempa

Kejaksaan Negeri Mataram menangkap tangan anggota DPRD Kota Mataram berinisial HM dari partai Golkar karena diduga terlibat pemerasan anggaran rehabilitasi sekolah pasca-gempa Lombok.
M. Agus Yozami

MK Diminta Tafsirkan Aturan PHK Alasan Sakit Berkepanjangan

Pemohon meminta dicantumkannya keterangan rekam medis dari dokter apabila pekerja memutuskan hubungan kerja karena sakit yang berkepanjangan dalam Pasal 172 UU Ketenagakerjaan.
Aida Mardatillah

Penting! Pendaftaran CPNS 2018 Mulai 26 September

Saat ini informasi yang dipublikasi hanya berupa jumlah kebutuhan formasi berikut persyaratannya pada masing-masing instansi. Paling cepat proses pendaftaran dimulai pada 26 September 2018.
Mochamad Januar Rizki

Implementasi Perlindungan Pekerja Migran Terganjal Aturan Pelaksana

Pemerintah diminta segera menerbitkan PP sebagai pelaksana UU PPMI agar jaminan perlindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri berjalan optimal.
Rofiq Hidayat