Berlangganan Pro

Terbaru

Menanti Putusan MK Sengketa Pilpres yang Mendamaikan

Menanti Putusan MK Sengketa Pilpres yang Mendamaikan

Kemendag Revisi Aturan Impor, Barang PMI dan Pribadi Dikeluarkan dari Daftar Lampiran

Kemendag Revisi Aturan Impor, Barang PMI dan Pribadi Dikeluarkan dari Daftar Lampiran

FHUI Beri Penghargaan Kepada 102 Lulusan Berpredikat Cumlaude

FHUI Beri Penghargaan Kepada 102 Lulusan Berpredikat Cumlaude

Empat Alasan Bab Tindak Pidana Khusus dalam RKUHP Minta Dicabut

Banyak perubahan ketentuan yang harus dilakukan daripada sekedar menduplikasi tindak pidana dan mengubah pendekatan penanggulangan masalah yang sudah lebih kontekstual pengaturannya pada UU sektoral.

Resmi Distribusi Premium di Wilayah Jamali, Begini Isi Perpresnya

Selain pembahasan terkait tambahan alokasi premium untuk wilayah Jamali, Peraturan terbaru ini juga membahas terkait harga jual eceran BBM.

M Dani Pratama Huzaini

Hukum Harta Perkawinan yang Berlaku Sesudah Diundangkannya UU Perkawinan (Jilid III)

Hukum harta perkawinan punya pengaruh terhadap Hukum Jaminan -prinsip tanggung jawab debitur terhadap pihak ketiga- Hukum Kepailitan dan Hukum Waris.

Pemerintah Siapkan Regulasi Teknis untuk Aplikator Transportasi Daring

Bakal diatur dalam Peraturan Dirjen Perhubungan Darat.

Fitri N. Heriani

Upaya Perlindungan Terhadap Satwa Liar dalam RUU KUHP Belum Maksimal

Perlindungan hewan dalam RUU KUHP masih mengacu pada semangat hukum kolonial yang sudah tidak sesuai untuk diterapkan di Indonesia.

Moh. Dani Pratama Huzaini

Alasan MK Tolak Uji Aturan Holding BUMN

Pasal yang dimohonkan pengujian juga bukan persoalan konstitusionalitas norma yang bertentangan dengan UUD Tahun 1945.

Sipir Dilindungi, Kemenkumham-BNPT Teken MoU Penanggulangan Terorisme

Nota kesepahaman meliputi pertukaran data informasi, penanganan narapidana terorisme, peningkatan kapasitas dan perlindungan petugas, serta penanggulangan lain.

Moh. Dani Pratama Huzaini

5 Masalah Pembayaran THR Ini Kerap Dialami Buruh

Penerbitan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang THR dan pembentukan Posko harusnya bukan sekadar rutinitas.

Sejumlah Alasan Agar Pemerintah Segera Ratifikasi FCTC

Komitmen pemerintah terhadap pengendalian rokok masih dipertanyakan. Sejumlah pihak kembali mendesak pemerintah untuk segera ratifikasi FCTC.

Mochamad Januar Rizki

Tanggulangi Terorisme, Kemenkum HAM-BNPT Berkolaborasi

2024 Hak Cipta Milik Hukumonline.com