Terbaru

Keppres Biaya Penyelenggaran Haji Terbit, BPKH Diminta Buat Roadmap Pengelolaan Dana

Selain Keppres BPIH, pemerintah juga tengah menyiapkan dua regulasi yakni Keputusan Menteri Agama dan Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
Fitri N Heriani

Meski Telah Kirim SP II, Pemerintah Diyakini Tak Berani Blokir Facebook

Posisi Indonesia lemah karena secara infrastruktur tidak memiliki alternatif pengganti media sosial lokal. Berbeda dengan Cina yang memblokir Facebook, Google, dan WhatsApp, sudah menyiapkan aplikasi alternatif, seperti QQ, Weibo, dan WeChat.
M. Agus Yozami

Perintah Penetapan Tersangka Lampaui Kewenangan Hakim Praperadilan

DPR diminta perlu segera bertindak untuk mengatasi aturan hukum acara praperadilan yang tidak lengkap.
Rofiq Hidayat

Dicegat Calon Notaris, Menkumham: Aturan Ujian Pengangkatan Notaris Tetap Berjalan

Para calon notaris berbondong-bondong mempertanyakan pemberlakuan Permenkumham No.25 Tahun 2017 yang baru berlaku terhitung 21 Maret 2018.
M. Agus Yozami

Perpres Penggunaan TKA Potensi Langgar Empat UU Ini

Mulai UU Ketenagakerjaan, UU Jasa Konstruksi, hingga UU Arsitek. Alasan pemerintah untuk meningkatkan investasi pun dipandang tidak ada kaitannya dengan mempermudah TKA masuk ke Indonesia.
Rofiq Hidayat

Putusan Praperadilan Kasus Bank Century, Potret Ketidakjelasan Hukum Acara Praperadilan

ICJR minta agar Pemerintah menerbitkan aturan transisi berupa PP sebagai bentuk langkah responsif dan terukur untuk menjamin adanya pengaturan tentang Hukum Acara Praperadilan yang lebih komprehensif.
CR-25

Majelis Kritisi Argumentasi Pemerintah-DPR dalam Uji UU MD3

Mulai keterangan DPR yang berbeda dengan Pemerintah, Majelis mempertanyakan hubungan DPR dan Kepolisian, hingga pemerintah dinilai tidak tegas.
Aida Mardatillah

Setahun Belum Tuntas, Novel ‘Menolak Diam’

Novel khawatir para pelaku yang mengancam pegawai KPK akan semakin berani jika kasusnya tersebut belum juga terungkap.
Agus Sahbani

Diisukan Bangkrut, Ternyata Ini yang Terjadi dengan Bank Muamalat

Bank Muamalat butuh tambahan modal baru hingga Rp 4,5 triliun. Sudah ada beberapa pihak berminat terhadap saham Muamalat. Namun, hingga saat ini belum ada pihak yang mengajukannya secara tertulis.
CR-26

DPR Akui Penyelesaian RUU Prolegnas Tidak Optimal

Salah satu solusinya, perlu pengetatan masuknya sebuah RUU oleh pengusul. Misalnya, keharusan adanya naskah akademik dan draf RUU menjadi syarat mutlak sebuah RUU masuk dalam Prolegnas jangka panjang.
Rofiq Hidayat