Cara Pemerintah Menyusun RUU Omnibus Law Dinilai Menakutkan
​​​​​​​Mengetahui Best Practice Fidusia setelah Putusan MK
Dua Lembaga Ini Kritisi Isu RUU Cipta Lapangan Kerja
DPD Dorong Revisi UU Pengelolaan Sampah
Omnibus Law Juga Berpotensi Mengancam Habitat Satwa
Catatan Penegakan Hukum Sektor Jasa Keuangan Sepanjang 2019
Jaminan Pensiun PNS Berisiko Tergerus dalam Peralihan PT Taspen ke BPJS
​​​​​​​Mengendus Badai Omnibus Oleh: Eryanto Nugroho*)
Jokowi Teken PP Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus
Yuk Pahami Beneficial Ownership dan Tax Compliance dalam Bisnis
Ketika Novel Baswedan Lebih Dihargai di Luar Negeri 
Masukan Asosiasi Pengusaha untuk Omnibus Law RUU Perpajakan
Kasus Jiwasraya Tak Lepas dari Lemahnya Pengawasan Regulator
Obrolan Masa Depan Digitalisasi Pertanahan Bersama Fessy Alwi
Jerat Pidana Bagi Penyebar Berita Hoaks Virus Corona
Jika Virus Corona Menyebar, Pahami Beberapa Regulasi yang Relevan
Cara Hadapi Penipuan Biro Umrah hingga Penolakan Wisatawan dari Wilayah Berwabah Virus Korona
Wadah Tunggal Organisasi Advokat Sudah Tidak Realistis Oleh: Frans H Winarta*)
Tingkatkan Produktivitas dan Efisiensi Kerja dengan Sistem Pengelolaan Dokumen Terintegrasi: Exdoma
Jimly: Omnibus Law Pertama Semestinya RUU Pemindahan Ibukota Negara
Tanda Tanya Penarikan Penyidik dan Jaksa KPK
Empat Putusan Ini Berkontribusi Positif terhadap Lingkungan Hidup
12 Alasan Koalisi Masyarakat Sipil Tolak RUU Cipta Lapangan Kerja
Rapimnas Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Bakal Digelar di Palembang
Substansi RUU Cipta Lapangan Kerja Dinilai Serupa Watak Pemerintah Kolonial
13 Prioritas Polri di Tahun 2020

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua