Pemerintah Buka Kemungkinan Penyetoran Pajak Digital dalam Bentuk Dolar
Tiga Masalah Ini Kerap Dihadapi Pengguna OSS, Begini Solusinya
Diputus Bersalah oleh KPPU dalam Kasus Tiket Pesawat, Ini Respons Lion Air
Kejagung Tahan Lima Terduga Korupsi Impor Tekstil
Sidang Gugatan Asimilasi Narapidana, Menkumham Yakin Asimilasi Sesuai Aturan
Mendorong Perppu Pilkada Segera Disetujui Menjadi UU
ASP Law Office: Teknologi Jadi Kunci Kantor Hukum Beradaptasi dalam Situasi Pandemi
5 Masukan Dunia Usaha Terkait UMKM dalam Omnibus Law Cipta Kerja
Ada Kekhawatiran dan Tantangan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Saat Pandemi
Terbebani Pajak Terhutang Perseroan Pailit, UU KUP 'Digugat'
Ahli: Pengesahan Revisi UU KPK Tidak Sah
Dinilai Hambat Kinerja KPPU, Pasal 22 UU Anti Monopoli Perlu Direvisi
Dugaan Aliran Uang Nurhadi dan Tanah Makam San Diego Hills
Dahman Sinaga: Munas Peradi-RBA Bersistem OMOV Paling Ideal
Komunitas Hukum Bahas Kondisi HAM dan Lingkungan Saat Pandemi
Lima Alasan Perpres Komisi Penyandang Disabilitas Perlu Direvisi
Pemerintah Persilakan DPR Tentukan Sendiri Nasib RUU Haluan Ideologi Pancasila
Mengukur Tingkat Kerawanan Pilkada Serentak di Saat Pandemi
Awal Mula Terbitnya Kajian Kartu Prakerja Oleh KPK
Tumbuan & Partners: Mengenal Beragam Aspek dalam Transaksi IPO
Demi Tata Kelola yang Baik, Pemerintah Evaluasi Kartu Prakerja
Pentingnya UMKM Melek Hukum Hak Kekayaan Intelektual
Tenaga Kesehatan Berjatuhan, Wacana Ekspor APD Dipertanyakan
Komitmen Tinggi WKL Memberikan Solusi yang Tuntas dan Tepat Sasaran
Strategi WHE Menangkap Peluang dan Tantangan di Tengah Pandemi Covid-19
Dinilai Kehilangan Objek, MK ‘Mentahkan’ Uji Perppu Covid-19

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua