Miris, Dana Pembangunan Rumah Ibadah Diduga Dikorupsi
Belum Ada Pengaturan Pendataan DPK Luar Negeri, Bawaslu Beri Masukan
Deputi IV Kemenpora dan Dua Anak Buahnya Didakwa Terima Suap dari Pejabat KONI
Mengulas KUHAP Disertai Perubahan Akibat Putusan MK
FHUI Mencari Dekan, Dua Mantan Beri Wejangan
Baru 53 Persen PNS Tipikor Dipecat, ICW: Prinsip Zero Tolerance Lemah!
Melihat Peta Peraturan Sektor Perikanan Indonesia Melalui Satu Jendela
Perpres Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri Diteken
Hakim PN Balikpapan Diberhentikan Sementara
Kominfo Dorong Lagi Konsolidasi Operator Seluler
Dari Jam Kerja Selama Ramadan Sampai Anggota Densus 88 yang Menghamili Perempuan
Masih Terbuka Ruang Perbaiki RKUHP
Presiden Jokowi Dituntut Serius Selesaikan Konflik Agraria dan SDA
Cegah Macet Saat Lebaran, Pemerintah Kaji Dua konsep Ini di Jalan Tol
Sektor Hulu Migas Perlu Dikecualikan dari Rezim Perpajakan
Penelitian Tordillas: Pasal Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik Paling Banyak Digunakan
Payung Hukum Semu Ojek Online Oleh: Bagus Aditya*)
BPHN Ingatkan 7 Kementerian Serius Rampungkan RUU Prioritas 2019
BPJS Kesehatan Ingatkan Pentingnya Akreditasi RS
Menyebarkan Karya Jurnalistik Terancam UU ITE?
Lolos Verifikasi, Tiga Calon Dekan Baru FHUI Siap Diuji Publik
Alasan MK Tolak Uji Aturan Sertifikasi Badan Usaha Konstruksi
Pemerintah Harus Bereskan Aspek Hukum Sebelum Pindahkan Ibukota Negara
Pemindahan Ibukota Negara Butuh Kajian Mendalam
Mewujudkan ‘Teknologi untuk Keadilan’ Melalui SIMSI 2.0
Banyak Advokat Bingung Aspek Pajak Pertambangan, IKHAPI Gelar Pelatihan

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua