Government Shutdown Sulit Terjadi di Indonesia, Mengapa?
46 Persen Biaya Tambahan Peserta JKN untuk Beli Obat
Usung Tema Peradilan Modern, MA Luncurkan Laptah 2018
Perkuat Kemitraan Media di Pemilu 2019, Bawaslu-Hukumonline Berkolaborasi
Ingat! Kepala Daerah yang Ingin Kampanye Harus Ajukan Cuti
Wacana TNI Boleh Isi Jabatan Sipil, Ingat Prinsip Profesionalitas
Gugat BPK dan Auditornya, Begini Alasan Kuasa Hukum Sjamsul Nursalim
​​​​​​​Daftar! Pengambilan Sumpah Advokat Periode Maret dan April 2019  di Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia
Pemerintah Jelaskan Makna ‘Bencana Nasional’ dalam UU Pemberantasan Tipikor
Perketat Importasi Produk Ban, Kemendag Terbitkan Aturan Baru
Tingkatkan Perlindungan Konsumen, OJK Perkuat Kerjasama dengan Kemendagri
Penumpang Pesawat Bergurau Bawa Bom, Ini Ancaman Hukumannya!
​​​​​​​Dari Jual-Beli Sepeda Motor Hanya Ada STNK Hingga Pembuktian Screenshot Konten Pornografi
Bicarakan Korupsi Sektor Private, KPK-ICAC Berkolaborasi
Ini Ambang Batas Kelulusan untuk Calon ASN dari Jalur PPPK
Diperas Media Massa? Begini Penjelasan Dewan Pers
Mengintip Upaya Pemerintah dan Swasta Ciptakan Lingkungan Kerja Ramah Difabel
Pemerintah Pastikan THR ASN dan Pensiunan Dibayar Sesuai Jadwal
Perwira Aktif Emban Jabatan Sipil Tak Bisa Dipaksakan, Kecuali…
3 Isu Terkait Arah Kebijakan Peningkatan Nilai Tambah Mineral
Ahli Sebut Struktur Pendidikan Dokter Sesuai Standar Global
Korupsi di Sektor Swasta yang Luput dari Perhatian Oleh: Frans H. Winarta*)
Cessie Tak ‘Betekend’ Tapi Dikalahkan PN, Nasabah J-Trust Bank Ajukan Banding
Gelar Raker, MK Identifikasi Modus Kecurangan Sengketa Pemilu
OJK Gandeng PPATK Antisipasi Kejahatan Money Laundering
Potensi Langgar Etik, KY Diminta Periksa Majelis Gugatan Binsar Goeltom

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua