Pemerintah Diminta Segera Terbitkan PP Kompensasi Korban Terorisme
Begini Hukum Perkawinan Sedarah di Indonesia
Indonesia-Iran Resmi Sepakat Berantas Kejahatan Lintas Negara
Ini Aturan Denda Bagi Eksportir SDA yang Tidak Simpan Uangnya di Dalam Negeri
Jabatan Fungsional TNI Bukan untuk Kementerian-Lembaga
Kejaksaan Copot Jabatan Tiga Jaksa yang Tersangkut Kasus di KPK
Lagi, Ketika Napi di Luar Tahanan
Tidak Jujur tentang Beneficial Ownership, Izin Notaris Bisa Dicabut
Marak Praktik Ilegal, Perlukah UU Khusus Mengatur Fintech?
DPR Ingatkan Pemerintah Soal Nasib RUU Perlindungan Data Pribadi
Putusan MK Mendorong Bawaslu Lebih Siap
Mengurai Kekeliruan Praktik Penanganan Praperadilan
Didominasi Pelanggaran Izin Kawin, 41 PNS Diberhentikan
BPOM dan BKPM Bantah Permenkes Registrasi Obat Penyebab FDI Sektor Farmasi Lesu
Tiga Majelis Panel yang Adili Sengketa Pemilu Legislatif
Perlindungan Data Pribadi Tersebar di 32 UU, Indonesia Perlu Regulasi Khusus
Pentingnya Aturan Trust Bagi Perkembangan Industri Fintech
Kebijakan Tiket Pesawat LCC Di Jadwal Tertentu Menuai Kritik
Pemerintah Dituntut Serius Cegah Kebakaran Hutan dan Lahan
DPR Kritisi Mekanisme Pengangkatan Penyidik KPK
Banyak Politisi Mendaftar Calon Anggota BPK
Undangan Eksklusif Masterclass Workshop “HOW TO IMPLEMENT A PAINLESS DEBT RESTRUCTURING” (Peserta Terbatas)
Sinergi dan Koordinasi Berujung Supervisi
Begini Penjelasan Hukum Rumah-Rumah di Atap Gedung Jakarta
Ketua KPK: Ada Dua Kasus Berbeda dalam OTT Oknum Jaksa
260 Perkara Diregistrasi, Sidang Awal Sengketa Pileg 9 Juli di MK

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua