Urgensi UU Fintech Jerat Pidana Pelaku Fintech Ilegal
Pengangkatan-Pemberhentian Pejabat Daerah Wewenang Mendagri Dipersoalkan
95 Tahun FHUI: Sumbangsih untuk Bangsa yang Plural Oleh: Yu Un Oppusunggu*)
Ada 524 PBH Dampingi Orang Miskin untuk Hadapi Masalah Hukum
Korupsi Alkes di Banten dan Tangsel, Wawan Didakwa Perkaya Diri Puluhan Miliar
YLBHI-Komnas HAM Kritik Pernyataan Menteri Agama
Satgas Waspada Investasi Kembali Temukan 297 Entitas Fintech Ilegal
Baleg DPR Fokus Susun Prolegnas
Ini Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju
Selain Kemenko, Ini Tiga Kelompok Kementerian Kabinet Indonesia Maju
Advokat Ini Turut Minta MK Batalkan Perubahan UU KPK
Masalah Bahasa Dalam Perjanjian Bilingual Pasca Terbitnya Perpres Bahasa Indonesia Oleh: Bagus Aditya*)
Tersangka Penyalahgunaan Dana Alokasi, Walikota Tasikmalaya Kembali Dicegah ke Luar Negeri
Aktivis Lingkungan Minta Dunia Perbankan Berkomitmen Cegah Karhutla
Menyongsong Masa Depan Bisnis Kendaraan Listrik: Gotong-royong Bisnis dan Regulasi
Idham Azis Komitmen Bakal Ungkap Kasus Novel Baswedan
Tarik Investasi, Pemerintah Perlu Lakukan Reformasi Menyeluruh
Kenaikan Iuran JKN Potensial Bebani Peserta Mandiri
​​​​​​​Demokrasi Dikorupsi
3 Instansi Bidang Hukum Buka Lowongan CPNS 2019, Buruan Daftar!
Iuran BPJS Kesehatan Resmi Naik, Ini Rinciannya
Perpres BO Sudah Setahun Berlaku, Masih Minim Perusahaan yang Melapor
Nico Siahaan Akui Sumbangan dari Tersangka TPPU untuk Acara Partai
Inpres Moratorium Sawit di Daerah Butuh Dukungan Pemerintah
Komisi Hukum DPR Didominasi Wajah Lama
25 Advokat Perkuat Alasan Uji UU KPK

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua