Dua Lembaga Ini Kesulitan Akses Naskah RUU Cipta Lapangan Kerja
Belum Surut, Praktik Fintech Ilegal Masih Marak
Bermula dari Diskusi Kecil: Menelusuri Jejak Kelahiran KPK
EMOF Selesaikan Proses Pendanaan Seri A Lanjutan ke Hukumonline
Plus-Minus Omnibus Law di Mata Pakar
PP E-Commerce Dikritik Pelaku Usaha
Miftahul Ulum, Kisah Asisten Menteri yang Kini Jadi Terdakwa Korupsi
Polri Gandeng BPK Investigatif Kasus Asabri
Mengenal Strategi Penyelesaian Sengketa Kepabeanan dan Cukai
Dicecar Isu Interogasi Penyelidik KPK, Kapolri: Kami Tidak Tahu
Jokowi Teken PP Sistem Informasi Perdagangan, Ini Isinya
Tak Patuh Putusan MK, Pembatalan Pasal Tertentu di RUU Cipta Lapangan Kerja
Putusan MK Soal UU Pilkada Perjelas Legalitas Bawaslu Daerah
Sengketa Sushi-Tei Berujung Damai
Tak Miliki Kedudukan Hukum, Pengujian Perubahan UU KPK Kandas
4 Kebijakan Ini Dinilai Bakal Muluskan Omnibus Law Sektor Kelautan
Beragam Alasan Mendorong Berlakunya RUU Masyarakat Hukum Adat
Pemerintah Janjikan Beberapa Hari Lagi Publik Dapat Akses RUU Omnibus Law
Sejumlah Opsi ESDM Tekan Harga Gas Industri
Peta Pandangan Para Pihak Sebelum Putusan MK tentang Jaminan Fidusia
Telah Diserahkan ke DPR, Ini Materi Muatan RUU Perlindungan Data Pribadi
Berbincang dengan Maqdir Ismail tentang Praperadilan
Menagih Janji Jokowi Membentuk Badan Legislasi Pemerintahan
Tinjauan Hukum Paten dalam Kegiatan Usaha Hulu Migas Oleh: Stanislaus F Lumintang*)
9 Hal yang Akan Diatur dalam Permendag E-Commerce
Pembentukan DKN Dinilai Potensi Tumpang Tindih dengan Lembaga Lain

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua