Melihat Potensi Hukuman Mati Pelaku Korupsi Bencana Alam
Catatan Problematika Perizinan dan Investasi di Tahun 2018
OJK Bekukan Izin 2 Perusahaan Modal Ventura
Kemenkominfo Cabut Izin Layanan Bolt dan Frekuensi First Media
Ada Peran Advokat dalam Kasus Suap Eks Bos Lippo Group
Pungli Pengambilan Jasad Korban Tsunami Selat Sunda, Ingat Sanksi Ini
Geledah Lapas dan Rutan 8.410 Kali, Ini yang Ditemukan Kemenkumham
Catatan Hukum 2018 dan 8 Program Prioritas Pembenahan Hukum 2019
Lima Putusan Judicial Review MA Sorotan Publik Sepanjang 2018
Risiko Hukum Divestasi Freeport yang Patut Diwaspadai Inalum
Pengaturan TKA Masih Jadi Sorotan Selama 2018
Ingat, Modal Awal Bank Wakaf Mikro untuk Pembiayaan dan Investasi
KPU Umumkan Jadwal dan Tema Debat Capres 2019
Dinamika Tambang Indonesia 2018 dan Wajah RUU Migas Bumi
Awal Tahun 2019, Pelayanan Sistem OSS Mulai Beroperasi di BKPM
​​​​​​​Tambal Sulam Defisit BPJS Kesehatan Selama 2018
Sebanyak 11.232 Napi dapat Remisi Natal 2018, Diklaim Hemat Anggaran Rp4,7 Miliar
Serangan Terhadap Novel, KPK Diminta Buka Penyelidikan Obstruction of Justice
Aturan Data Pribadi ‘Berserak’ di Puluhan Undang-Undang, Kepastian Perlindungan Hukum Dipertanyakan
Digagas, Biaya Gratis untuk Perkara yang Ditangani Organisasi Bantuan Hukum
Menakar Efektivitas Pembahasan RKUHP di Tahun Politik
BPJS Kesehatan Tak Menjamin Pelayanan Kesehatan Akibat Perbuatan Melawan Hukum
Beragam Komentar dan Harapan Pemenang Pro Bono Awards 2018
DDTC Sabet Pro Bono Innovation Award for Non-Law Firm
Semarak Meriahnya Hukumonline Pro Bono Awards 2018
Menelisik Ketentuan Upah Minimum

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua