Begini Klarifikasi Pemerintah Terkait UU Cipta Kerja
Presiden Serahkan 7 Calon Anggota KY ke DPR
Jokowi Teken Perpres Vaksin Covid-19
Opsi Lain Irjen Napoleon Setelah Praperadilannya Ditolak
Melihat Kesiapan Cybersecurity APAC Tangkis Ransomware
Munas III Peradi Menerima LPJ Fauzie-Thomas, Begini Isinya
Mengenal Hubungan In House Counsel dan Law Firm dalam Hukum Bisnis
Dinilai Cacat Formil-Materil, Presiden Diminta Terbitkan Perppu Pembatalan UU Cipta Kerja
​​​​​​​Pahami Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa agar Terhindar Masalah Hukum
Argumen Himpasiling UI dan ICEL Tolak UU Cipta Kerja
Efektivitas UU Cipta Kerja Undang Investor Akan Terhambat Pandemi
​​​​​​​“One Roof System” dan Peradilan Pajak Oleh: Hani Adhani*)
40 Hakim dan ASN Reaktif Covid-19, PN Jakarta Pusat Kembali “Lockdown”
Diperlukan Regulasi Memadai untuk Atur Jasa Pesan Antar Makanan Daring
OJK Yakini Inklusi Keuangan Solusi Percepat Pemulihan Ekonomi
Sah! DPN Peradi Melantik Pengurus Peradi Young Lawyers Committee 2020-2023
Penghormatan Terhadap Supremasi Sipil Jadi Catatan di Usia TNI ke-75
Munas III Peradi Tetap Dilaksanakan Secara Virtual, Ini Agendanya
Polemik Keberpihakan UMKM dalam UU Cipta Kerja yang Baru Disahkan
Sejumlah Masukan untuk Aplikasi Risiko Bisnis dan HAM
IGJ Kecam Langkah-langkah Menuju Pengesahan UU Cipta Kerja
Risalah Lelang Kerap Disengketakan Secara Administrasi, Hakim Agung Ingatkan Norma Objek PTUN
​​​​​​​Dari Kepemilikan Bersama Sebidang Tanah Hingga Harta Bersama dalam Poligami
Pengesahan UU Cipta Kerja Dinilai Minim Komitmen Penegakan HAM
Kode Inisiatif: Pengesahan RUU Cipta Kerja Tidak Partisipatif, Langgar Asas, Hingga Inkonstitusional
Cerita Fraksi Demokrat Walk Out Saat Pengesahan RUU Cipta Kerja

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua