Demi Menghindari Disparitas, Pengadilan Banding Turunkan Hukuman Lucas
Risiko Kartel, KPPU Gandeng Kemendagri Jaga Proyek Daerah
​​​​​​​Dari Soal Peralihan Tanah yang Dikuasai Negara Sampai Prosedur Ganti Nama
Kementerian BUMN Minta Garuda Tindaklanjuti Keputusan OJK dan Kemenkeu
Download dan Menyebarkan Video Pornografi Dapat Dijerat Sanksi Pidana Oleh: Rizky Karo Karo*)
Ditetapkan Sebagai Presiden Terpilih, Jokowi Singgung Amanat Penderitaan Rakyat
Keluarkan Surat Edaran, MA Wajibkan 56 Pengadilan Negeri Terapkan e-Court
Tips Mengurus Perizinan Usaha Lewat OSS
ICW Sayangkan Rendahnya Kesadaran Publik Awasi Pengadaan Barang Jasa
DPR dan Pemerintah Sepakat Rampungkan RUU Pemasyarakatan
Potret Pembacaan Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres 2019
Perpres Jabatan Fungsional TNI Terbit, Begini Isinya
Lewat RUU Keamanan Laut, Patroli Keamanan Laut Perlu Dioptimalkan
Skandal Laporan Keuangan, OJK Jatuhkan Sanksi untuk Garuda Indonesia
MK: Dalil Pelanggaran TSM Kewenangan Bawaslu
Pentingkah Kebijakan Penurunan PPh Rumah Mewah?
Mengapa Capim KPK Harus Mundur dari Institusi Asal? Ini Alasannya
Menakar Efektivitas Perpres Satu Data Mendukung Kebijakan Pemerintah
Motif Utama Kasus Penyiksaan untuk Mendapat Pengakuan
'Gugatan' Prabowo Kandas, MA: Objek Permohonan Bukan Kewenangan Majelis
Pemerintah Turunkan PPh Rumah dan Mobil Mewah
Jelang Sidang Putusan Pilpres, Advokat Kedua Kubu Saling Optimis
Begini Penjelasan Menteri Agama tentang Asal Muasal Uang yang Ditemukan KPK
Tiga Kemungkinan Putusan Sengketa Pilpres
Jelang Putusan PHPU Pilpres, Pemerintah Larang Demonstrasi di Sekitar MK
Mengintip RPH Jelang Putusan Sengketa Pilpres

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua