Ketika Doktrin Societas Delinquere Non Potest Tak Dapat Dipertahankan Lagi
8 Modus Penawaran Investasi Perdagangan Berjangka Komoditi Ilegal
UNPAR Fasilitasi Seluruh Mahasiswa, Dosen dan Pegawai Akses Pusat Data Hukumonline
Asyiknya Berbincang dengan Dosen-Dosen Muda Hukum Pidana
Pokok-pokok Reformasi Perpajakan Periode 2017-2018
Begini Syarat dan Proses Praktik Kebidanan
Menjalankan Perintah Petinggi Partai, Terdakwa Akui Terima Uang
Melihat Janji Capres dalam Debat II, Kemandirian Versus Kemajuan Energi
Program yang Disiapkan Pemerintah untuk Kepastian Dunia Usaha
Taktik ‘Terhormat’ Menangkan Sengketa Pemilu
Tuntut Hak Pensiun, Mantan PNS Persoalkan UU ASN
Sejumlah Isu yang Terlewat dari Debat Capres Tahap Kedua
Update KPU, Jumlah Caleg Mantan Napi Koruptor Bertambah 32 Orang
Urgensi Terbitnya UU Kebidanan
Bolehkah Pemberi Gratifikasi Menjadi Tersangka Suap? Kasus Ini Jadi Contohnya
Ahli Sebut Wewenang Penyidikan OJK Aneh
Debat Capres Kedua Tak Sentuh Akar Masalah
Lima Kerangka Regulasi yang Direncanakan Sejak 2015, Hasilnya?
Ketua MA: Penasihat Hukum/Terdakwa Paling Banyak Ajukan PK Perkara Korupsi
OJK Segera Atur Soal Ganti Rugi Investor Akibat Kejahatan Pasar Modal
4 Aturan Aset Kripto dan Emas Digital yang Diterbitkan Bappebti
​​​​​​​Dari Soal Bertanya “Kapan Nikah?”, Sampai Hukumnya Notaris yang Memalsukan Akta
Gagas Sistem Online Evaluasi Regulasi, BPHN Butuh Dukungan
Perwira TNI Aktif Mengampu Jabatan Sipil? Cermati Dulu Aturan Ini!
Libatkan Pemangku Kepentingan, BPHN Susun Standar Layanan Bantuan Hukum
Gugatan Aturan Standar Kompetensi Wartawan Tak Dapat Diterima

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua