Terbaru

Perposan Indonesia Masih Kental dengan Monopoli

Bisnis perposan di Indonesia agaknya masih kental dengan nuansa monopoli. Keikutsertaan swasta dengan tetap memberikan hak eksklusif kepada PT Pos Indonesia untuk mengembangkan pasar domestik. Masalah ini semakain ruwet ketika RUU Pos pengganti masih mandek di DPR.
Ram/APr

Masyarakat Inggris Menagih Piutang Lewat Internet

Kalau Anda kesulitan dalam menagih utang dan tidak punya waktu untuk berurusan dengan pengadilan, sekarang tidak usah pusing lagi. Cukup luangkan waktu sedikit duduk di depan komputer, hubungkan dengan internet, dan ajukan klaim tagihan Anda ke pengadilan lewat internet.
Zae/APr

BPPN Belum Berencana Lakukan Penawaran Ulang Divestasi BCA

Permasalahan di seputar proses penjualan 51 persen saham pemerintah di BCA (divestasi BCA) masih terus berlanjut. Padahal saat ini proses divestasi sudah memasuki tahap fit and proper test. Belakangan, salah satu kegiatan yang merupakan bagian dari rangkaian proses divestasi disinyalir membuka peluang untuk melakukan penawaran ulang (rebid).
Ari/APr

BI Yakin RUU Surat Hutang Negara Selesai Cepat

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Miranda S. Goeltom dengan lega mengatakan bahwa pembahasan RUU Surat Utang Negara menjadi prioritas di DPR. Ia berharap RUU tersebut rampung pada Juli 2002 mendatang. Padahal DPR sendiri telah memprioritaskan 79 RUU lain untuk 2002. Hebat ya!
Amr/APr

Tidak Terbukti Adanya Utang, Permohonan Pailit terhadap Manulife Ditolak

Akhirnya, Pengadilan Niaga menolak permohonan pailit yang diajukan oleh kurator PT Dharmala Sakti Sejahtera, Tbk terhadap PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (AJMI). Majelis menilai AJMI tidak memiliki utang karena deviden tahun 1998 senilai Rp3,6 miliar milik DSS yang dijadikan dasar permohonan pailit telah dibayar pada persidangan sebelumnya.
Leo/APr

Milosevic Tantang Legitimasi Mahkamah Internasional

Setelah selama dua hari mendengarkan tuntutan JPU yang menyatakan bahwa ia memimpin kampanye teror banjir darah di Balkan, Slobodan Milosevic dengan marah menantang legitimasi Mahkamah Internasional yang mengadilinya untuk kejahatan perang.
LA Times/CNN/Nay/APr

Industri Film Nasional Melempem, UU Perfilman Perlu Direvisi

Industri film nasional melempem karena faktor regulasi di sana-sini yang tidak membuat industri ini berkembang. Selain penegakan hukum yang lemah, para sineas film serta berbagai pungutan pajak. UU Perfilman juga perlu direvisi.
Ram/APr

Perlu Due Dilligence untuk Write Off Kredit UKM

Niat baik memang tidak selalu bisa diterima dengan baik pula. Demikian pula halnya dengan rencana pemerintah untuk melakukan penghapusbukuan (write off) bagi kredit Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Rencana tersebut dicurigai ada udang di balik batu. Namun, tidak urung banyak pihak yang mendukung rencana itu dengan berbagai persyaratan.
Ari/APr

Banyak Regulasi Hambat Usaha Telematika

Pasar domestik untuk industri TPM (telematika, perposan, dan media massa) lesu. Salah satu penyebabnya, tidak jelasnya kebijakan pemerintah dalam menata industri TPM. Bahkan, banyak regulasi yang menghambat para pelaku usaha di bidang telematika. Solusinya?
Ram/APr

Eksistensi Batas Laut Indonesia Masih Lemah

Eksistensi perbatasan laut Indonesia masih lemah karena tidak adanya peraturan pelaksana khusus yang menjelaskan tentang koordinat lintang dan bujur batas-batas laut Indonesia. Seharusnya, ini menjadi tugas dari Dewan Maritim Indonesia untuk segera menentukan koordinat lintang dan bujur batas laut Indonesia.
Tri/APr