Berlangganan Pro

Terbaru

Menanti Putusan MK Sengketa Pilpres yang Mendamaikan

Menanti Putusan MK Sengketa Pilpres yang Mendamaikan

Kemendag Revisi Aturan Impor, Barang PMI dan Pribadi Dikeluarkan dari Daftar Lampiran

Kemendag Revisi Aturan Impor, Barang PMI dan Pribadi Dikeluarkan dari Daftar Lampiran

FHUI Beri Penghargaan Kepada 102 Lulusan Berpredikat Cumlaude

FHUI Beri Penghargaan Kepada 102 Lulusan Berpredikat Cumlaude

Pasal 297 KUHP Seharusnya Diamandemen untuk Menjangkau Transnational Trafficking

Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Meutia Farida Hatta sempat mempersoalkan RUU KUHP sepanjang menyangkut masalah trafficking. Menurut Meutia, kebutuhan membuat larangan trafficking dalam perundang-undangan tersendiri sangat mendesak.

Hamdani Amien Ditahan

Ikat Peneliti Asing Dengan MTA Untuk Lindungi Sumber Daya Genetik

Pihak-pihak terkait diimbau untuk lebih ketat lagi 'mengikat' peneliti asing yang melakukan penelitian di Indonesia. Gunanya untuk melindungi kekayaan sumber daya genetik negara ini.

Presiden Tandatangani Keppres Tim Pemberantasan Korupsi

Purwoto Gandasubrata Wafat

Sudah Dicabut, Evaluasi TAP MPR Tidak Dapat Terlaksana?

TAP MPR No III/1978 ternyata sudah dicabut. Padahal, Ketua DPR baru saja mengusulkan evaluasi terhadap ketatapan tersebut.

14 Nama Calon Anggota Komisi Kejaksaan Disampaikan ke Presiden

Berdasarkan penilaian Panitia Seleksi, sebenarnya calon yang memenuhi syarat tidak sampai 14 orang. Grade penentuan kelolosan terpaksa diturunkan.

Kompas Somasi Sekretaris Tim Ahli Teknologi Informasi KPU

Satu persatu karyawan Komisi Pemilihan Umum mulai tersandung masalah hukum. Selain dugaan suap dan korupsi yang tengah ditangani KPK, kini staf KPU harus menghadapi somasi.

'Pencurian' Sumber Daya Genetik Oleh Peneliti Asing Makin Marak

Ditengarai, 'pencurian' sumber daya genetik oleh pelaku berkedok peneliti asing makin marak. Parahnya, belum banyak pihak yang peduli dengan masalah ini.

Pembaruan Hukum Pidana di Luar KUHP Terkesan Tidak Terkendali

Ketentuan pidana dalam perundang-undangan khusus seharusnya mengacu pada asas-asas hukum pidana umum. Namun, pembaruan hukum pidana lewat berbagai perundang-undangan di luar KUHP terkesan liar dan tidak terkendali.

2024 Hak Cipta Milik Hukumonline.com