Berita> Terbaru

Terbaru

Merjer Hanya untuk Kamuflase
Jakarta, hukumonline. Dengan merjer, mestinya skala usaha bisa makin melejit. Namun, merjer di Indonesia lebih banyak hanya untuk kamuflase atau akal bulus pengusaha.
Leo/APr
Alokasi Anggaran Sektor Hukum Nomor 17
Jakarta, hukumonline. Angka 17 merupakan angka 'keramat' bagi bangsa Indonesia karena hari proklamasi kemerdekaan. Nah, anggaran untuk sektor hukum ternyata hanya nomor 17 dari 20 sektor. Jumlahnya tidak sampai 1% dari total anggaran yang berjumlah Rp33,362 triliun. Apa dampaknya bagi penegakan hukum?
Ari/APr
PBHI Menduga Penangkapan Tengku Ismuhadi Rekayasa
Jakarta, hukumonline.Lagi-lagi pihak kepolisian diduga melakukan rekayasa atas suatu kasus. Kali ini Pusat Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) menduga Polda Metro Jaya telah melakukan rekayasa atas Tengku Ismuhadi yang dituduh sebagai pelaku pengeboman Gedung Bursa Efek Jakarta (BEJ).
Nay/Bam
Eurico Guterres Tersangka Baru Pelanggaran Berat di Timtim
Jakarta, hukumonline. Nama Eurico Gutteres agaknya lagi mencuat. Nama Panglima Milisi Aitarak ini pekan lalu disebut-sebut oleh Presiden untuk ditangkap. Kini, nama Eurico kembali disebut sebagai satu dari empat tersangka baru pelanggaran berat di Timor Timur (Timtim).
Tri/Zae/APr
Ricardo Gelael Akan Mengajukan Grasi
Jakarta, hukumonline. Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto) dan Ricardo Gelael sama-sama dijatuhi hukuman 18 bulan karena merugikan duit negara Rp96,6 miliar dalam kasus ruilslag (tukar guling) antara Goro dengan Bulog. Ricardo telah mengajukan grasi ke presiden, sedangkan Tommy malah belum menerima salinan putusan. Ada apa?
Tri/APr
Internet Kabel Tidak Terlepas dari Isu Monopoli
Jakarta, hukumonline. Merjer antara America Online dan Time Warner menimbulkan persoalan monopoli tidaknya jaringan TV kabel. Adakah monopoli dalam layanan internet via TV kabel di Indonesia?
Muk/APr
Buntut Kasus Davomas, BPPN Ajukan Kasasi
Jakarta, hukumonline. Segenap jajaran PT Davomas Abadi Tbk (Davomas) sepertinya belum bisa tidur nyenyak. Rencana perdamaian Davomas dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebelumnya memang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga. Akan tetapi BPPN selaku salah satu kreditur Davomas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.
Leo/APr
Anggota DPR Tidak Berkepentingan dengan Konstituennya
Jakarta, hukumonline. Mau tahu tentang Parlemen Inggris? Klik saja website Parlemen Inggris (www.parliament.uk). Di situ Anda bisa mendapatkan segala informasi mengenai parlemen Inggris, yang terdiri dari House of Common (Majelis Rendah) dan House of Lord (Majelis Tinggi).
Nay/Rfl
Utang Luar Negeri Harus dengan Persetujuan DPR
Jakarta, hukumonline. Pemerintah kini tak bisa lagi seenaknya meminjam utang dari luar negeri seperti terjadi pada era Orde Baru. Sebab, dalam RUU Perjanjian Internasional (RUU PI), tercantum kententuan setiap perjanjian internasional, termasuk perjanjian peminjaman utang, harus disetujui DPR.
Muk/Rfl
UU Perlindungan Konsumen: Tak Kenal maka Tak Berdaya.
Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) sudah dinyatakan berlaku sejak 20 April 2000. Artinya, sudah lima bulan UU itu hadir. Kendati begitu, masih banyak yang tak mengetahuinya. Cermin kurangnya sosialisasi?
Nay/Rfl