Berita> Terbaru

Terbaru

BI Bantah Kerugian BLBI Sebesar Rp 138,442 Triliun
Jakarta, hukumonline Lagi Bank Indonesia (BI) menyanggah hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebutkan bahwa kerugian negara akibat penyaluran BLBI sebesar Rp 138,442 triliun. Sebab, sebagian dari jaminan atas penyaluran BLBI itu sudah berada di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).
Ari/Rfl
Status Syahril Sabirin Menjadi Tahanan Rumah
Jakarta, hukumonline.Setelah 'pulang kampuang' ke Bukit Tinggi, Syahril Sabirin akhirnya jadi pulang ke rumahnya. Status tahanannya sebagai tersangka kasus Bank Bali berubah menjadi tahanan rumah. Karena itu, agaknya Gubernur Bank Indonesia (BI) nonaktif ini belum dapat kembali ke kantor dan kedudukannya semula.
Tri/Ari/APr
Aspek Pidana dalam MSAA Tidak Bisa Ditiadakan
Jakarta, hukumonline. Master of Settlement and Acquisition Agreement (MSAA) atau penyelesaian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia dengan jaminan aset perlu direvisi. Ini rekomendasi yang diberikan oleh penasehat hukum BPPN. Rekomendasi lain, aspek pidana dalam perjanjian MSAA tidak bisa ditiadakan.
Ari/APr
Perlawanan Pencabutan Pailit Indomas Ditolak
Jakarta, hukumonlineApa boleh buat, Indomas Pratama Citra yang sebelumnya telah dinyatakan pailit harus menerima kenyataan bahwa kepailitannya dicabut. Majelis hakim menyatakan tidak dapat menerima perlawanan pencabutan kepailitan yang diajukan oleh Indomas.
Leo/APr
Buyung: Tindakan TNI di Timtim karena Policy
Jakarta, hukumonline. Masalah Timtim tak dapat dipandang dari satu sisi saja, yaitu keterlibatan militer. Tapi, juga harus dilihat secara keseluruhan. Sebab, prajurit TNI yang berangkat ke Timtim melaksanakan perintah negara.
Tri/Rfl
LeIP Persoalkan Promosi Empat Ketua Pengadilan Tinggi
Jakarta, hukumonline. Baru diangkat satu hari, beberapa Ketua Pengadilan Tinggi (KPT) yang dipromosikan kemarin, Kamis (21/9) mendapat respons negatif. Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) menilai empat orang di antara 13 KPT yang diangkat bermasalah.
Nay/Rfl
Insentif Pajak Akan Diatur dalam PP
Jakarta, hukumonlineInsentif pajak menurut rencana akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP). Pengaturan itu dimaksudkan untuk mempercepat proses restrukturisasi utang. Akan tetapi insentif pajak itu hanya akan diberikan kepada pihak yang dianggap kooperatif. Cukup efektifkah pengaturan tersebut?
Bam
Perusahaan Terbuka Perlu Komite Audit Komisaris
Jakarta, hukumonline. Sudah saatnya perusahaan terbuka memiliki komite audit komisaris. Tujuannya untuk mengurangi penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan dan menegakkan good corporate governance.
Ari/APr
Sarwata, Tinggalkan MA dengan Tumpukan Perkara
Jakarta, hukumonline. Selesai sudah tugas Ketua Mahkamah Agung (MA) Sarwata. Hari ini, Kamis (21/9), dia memasuki masa purnabakti. Di atas bentangan karpet merah dan diiringi lagu-lagu perpisahan, Sarwata dilepas para pejabat MA.
Nay/Rfl
Dana Perumnas dan Jamsostek Bocor Rp715 Miliar
Jakarta, hukumonline. Tak salah Indonesia mendapatkan predikat sebagai negara terkorup di dunia. Dalam konferensi persnya, Indonesian Corruption Watch (ICW) kembali melaporkan adanya dugaan korupsi senilai Rp715 miliar di Perum Perumnas dan Jamsostek.
TRi/Rfl