Berita> Terbaru

Terbaru

MSAA Tidak akan Dibatalkan
Jakarta, hukumonline Mereka yang menginginkan Master of Settlement and Acquisition Agreement (MSAA – perjanjian pengembelian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) dibatalkan bersiap-siaplah kecewa. Wakil rakyat di DPR berketetapan hanya akan merevisinya.
Ari/Rfl
Todung Kecewa dengan Penanganan Kasus Tim-Tim
Jakarta, hukumonline. Penanganan kasus Timor-Timur (Tim-Tim) yang berlarut-larut mengundang reaksi dari masyarakat internasional. Praktisi hukum Todung Mulya Lubis yang pernah menjadi anggota KPP HAM Tim-tim juga menyatakan kekecewaannya terhadap penyidikan yang dilakukan oleh pihak kejaksaan.
Tri/Zae/APr
Tap MPR No. III/MPR/2000 Dianggap Bermasalah
Jakarta, hukumonline. Tap MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan dianggap bermasalah karena meletakkan Perpu di bawah UU. Padahal, dua produk hukum itu dinilai sederajat.
Nay/Rfl
Jaksa Agung Menduga Militer di Balik Peledakan Bom Gedung BEJ
Jakarta, hukumonline. Jaksa Agung Marzuki Darusman menduga adanya unsur militer yang terlibat dalam peledakan bom di Gedung Bursa Efek Jakarta (BEJ) pada Rabu (13/9) lalu.
Tri/Zae
PKPU Tirtamas Lebih dari 270 Hari
Jakarta, hukumonline. PT Tirtamas Comexindo, salah satu perusahaan milik konglomerat Hashim Djojohadikusumo, suatu perusahaan nasional yang bergerak di bidang ekspor-impor untuk sementara boleh bernapas lega. Dalam sidang proses PKPU Tirtamas, seluruh kreditur sepakat untuk memberikan perpanjangan PKPU selama 90 hari (3 bulan). Artinya, terdapat kelebihan jangka waktu PKPU selama 45 hari seperti yang ditentukan Undang-Undang Kepailitan (UUK).
Leo/APr
E-Bussiness Rawan Money Laundering
Jakarta, hukumonline. Berbagai bisnis yang dilakukan secara elektronis (e-business) sangatlah rawan dijadikan alat untuk melakukan money laundering (pencucian uang) karena sulit melacaknya. Bagaimana menjerat akal bulus tindak kejahatan money laundering?.
Muk/APr
Pemerintah Segera Ajukan Kembali RUU Pajak ke DPR
Jakarta, hukumonline. Setelah disahkannya lima undang-undang (UU) bidang perpajakan, kini pemerintah sedang menyiapkan satu rancangan undang-undang (RUU) perpajakan lainnya. Kali ini RUU tersebut erat kaitannya dengan rencana pelaksanaan otonomi daerah pada awal 2001 nanti.
Ari/Bam
Korupsi di Sektor Pajak karena Tumpang Tindih Peraturan
Jakarta, hukumonline. Korupsi di sektor pajak telah berlangsung lama dan sistematis karena didukung tumpang tindihnya peraturan sejak 1980. Akibatnya petugas pajak dan wajib pajak bisa main mata. Peluang korupsi di perpajakan ada di berbagai lini dan kesempatan.
Ari/APr
Akbar Minta Tunda, Sosialisai ST MPR Jalan Terus
Jakarta, hukumonline. Seperti pepatah: "Anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu". Ketua DPR Akbar Tandjung meminta rencana 90 anggota Badan Pekerja (BP) MPR untuk sosialisasi hasil Sidang Tahunan (ST) MPR ditunda. Namun, rapat pleno Badan Pekerja (BP) MPR malah tetap memutuskan jalan terus.
Nay/Rfl/APr
Lima Perusaahaan Ongko Pasrah Dipailitkan
Jakarta, hukumonline Meski mengakui adanya sejumlah utang, lima perusahaan dalam grup Ongko yang digugat pailit menolak untuk mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Perusahaan-perusahaan itu pasrah menerima kemungkinan pailit.
Leo/Rfl