Terbaru

Banyak anggota Panja yang tidak hadir dalam fit and proper test.

Jakarta, Hukumonline. Abdul Qadir Djaelani, anggota DPR RI dari Fraksi Bulan Bintang (FBB) menilai, Presiden Abdurrahman Wahid telah banyak melakukan pelanggaran hukum. Oleh karena itu ia mengusulkan pada sidang tahunan nanti, MPR menolak pertanggungjawaban Gus Dur.

Jakarta, Hukumonline. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki penafsiran apa adanya terhadap Pasal 7 Ayat 1 UU No.14/1985. Penafsiran DPR ini berbeda dengan Mahkamah Agung (MA) yang melihat syarat dalam pasal tersebut bersifat fleksibel yang dapat dikesampingkan.

Hukumonline, Jakarta. Mahkamah Agung akhirnya mengakui surat Ketua Mahkamah Agung (MA) ke DPR karena alasan banyaknya calon hakim agung yang diusulkan MA banyak yang tidak lolos seleksi administrasi dan verifikasi. Namun, Toton Suprapto, salah seorang hakim agung, juga menyatakan bahwa MA tidak bermaksud mengintervensi DPR.

Jakarta, Hukumonline. Calon hakim agung memberikan jawaban yang tidak tegas, terutama berkaitan dengan kasus korupsi pada saat fit and proper test, (uji kelayakan dan kepantasan) pada 14 Juli 2000. Penilaian ini diungkapkan oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan, Yusril Ihza Mahendra saat menghadiri kegiatan tersebut di DPR.

Jakarta, Hukumonline. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) mantan Presiden Soeharto akan dilimpahkan ke pengadilan. Dalam keterangannya kepada wartawan pada 14 Juli 2000 di Kejaksaan Agung, Jaksa Agung Marzuki Darusman menyatakan bahwa akan segera dilakukan langkah-langkah penyitaan terhadap aset-aset Soeharto yang dinilai merugikan negara.

Fit and Proper Test Calon Hakim Agung.

Masalah-masalah prosedural yang ada di DPR tampaknya dapat menghambat proses pemilihan hakim Agung secara obyektif, profesional, dan transparan. Kesan itulah yang mencuat pada saat hearing antara Komisi II DPR RI dengan wakil dari Lembaga Swadaya Masyarakat (ICW, LeIP, KRHN, YLBHI, LBH Apik, dan ISAI), serta profesi Hukum (AAI, Ikadin dan IPHI).

Kejaksaan Agung mengambil sumpah 13 saksi berkaitan persidangan kasus korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) mantan Presiden Soeharto di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Para saksi ini diambil sumpahnya dengan pertimbangan usia dan kesibukan mereka. Setelah diambil sumpahnya pada 14 Juli 2000, keterangan mereka selama pemeriksaan di Kejakgung bisa dijadikan bukti jika mereka berhalangan kelak.

Proses pemilihan calon hakim agung mengundang kritik masyarakat, terutama LSM dan berbagai profesi hukum. Bukan hanya proses seleksinya yang kurang terbuka melainkan juga munculnya calon-calon yang dijagokan oleh fraksi-fraksi di DPR. Beberapa calon dari partai politik (parpol) ini lolos seleksi administrasi calon hakim agung.