Terbaru

Cepatnya perkembangan teknologi dan informasi dunia semakin membuka mata dunia sadar akan pentingnya pengetahuan tradisional. Organisasi kekayaan intelektual dunia semakin gencar membahas perlindungan terhadap pengetahuan tradional ini. Kabarnya, perlindungan ini bisa mengangkat kesejahteraan suatu negara. Benarkah?

Kekisruhan yang terjadi antara DPR dengan KPP HAM Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II adalah akibat dari tidak jelasnya aturan dalam UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Presiden, Komnas HAM, DPR, MA, dan Kejaksaan Agung harus segera duduk bersama untuk merumuskan mekanisme kerja dalam UU tersebut.

BI menetapkan standar internasional dalam meneliti dan menolak izin pemilikan BCA. Salah satu dokumen yang harus dilengkapi oleh para calon pemilik BCA adalah pernyataan dari lawyer tentang sah-tidaknya pihak yang mewakili calon investor. Tanpa dokumen itu, jangankan membeli BCA, dapat ikut fit and proper test saja sudah lumayan.

Bank Indonesia (BI) rupanya tidak mau dibilang saling lempar tanggung jawab dengan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Hingga akhirnya, BI memutuskan bahwa fit and proper test akan dilaksanakan setelah dokumen yang dibutuhkan lengkap dan paling lama akan berlangsung selama 30 hari.

Transaksi silang antara PT Telkom-Indosat di Divre IV resmi dibatalkan hari ini (1/2). Pernyataan ini resmi disampaikan oleh Direksi Indosat terhitung 1 Februari 2002. Pasalnya, prasyarat dari transaksi tersebut tidak bisa dilaksanakan. Sayangnya, tidak dijelaskan secara detil apa yang menyebabkan transaksi tersebut batal.

Persoalan kasus korupsi mantan Presiden Soeharto terhadap tujuh yayasan yang pernah dipimpinnya makin tidak jelas. Bahkan, kasus pidana maupun gugatan perdatanya yang sudah disiapkan Kejaksaan Agung (Kejagung) makin kabur. Karena semua pihak, baik Kejagung maupun pengadilan, saling lempar "bola panas".

Dalam waktu yang tidak lama lagi, emiten tidak harus menyampaikan tumpukan dokumen tebal kepada Bapepam, BEJ, investor serta pihak lain dalam rangka memenuhi prinsip keterbukaan infomasi di pasar modal. Kelak, mereka tinggal mengumumkannya di website atau bahkan mengirimkannya lewat email.

Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) rupanya memilih pasrah dan manut saja pada keputusan yang dibuat oleh Pemerintah dan DPR. Apakah nantinya, Badan peradilan Pajak (BPP) sebagai pengganti BPSP akan diletakkan dibawah Mahkamah Agung atau Departemen Keuangan.

Sejak Inpres No. 6 tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika diterbitkan, ternyata di lapangan masih banyak kendala. Pengembangan telematika masih sulit untuk menembus pasar di daerah karena rumitnya prosedur administrasi terhadap pengusaha yang akan melakukan ekspansi pasar di daerah.

Sewenang-wenang menetapkan pembulatan durasi percakapan biaya jasa sambungan telepon selular, para pelanggan produk Pro XL Prabayar menggugat operatornya, PT Exelcomindo Pratama. Pasalnya, PT. Exelcomindo Pratama dituding telah melanggar Kepmenhub No. KM. 79 Tahun 1998 tentang Tarif Jasa Telepon Selular.