Terbaru

Departemen Hukum dan HAM Keluarkan Paspor Format Baru

Depkum HAM Keluarkan Paspor dengan Format Baru

Hakim Harus Perhatikan Pokok Masalah Sebelum Mengeluarkan Penetapan

Penetapan pengadilan sering disalahgunakan untuk mengenyampingkan pokok permasalahan.
CR

Masalah Wadah Tunggal Notaris akan Diselesaikan Lewat Mahkamah Konstitusi

Dua organisasi notaris meminta MK membatalkan pasal yang hanya mengakui INI sebagai wadah tunggal bagi notaris Indonesia. Dugaan suap dalam proses pembahasan RUU Notaris dijadikan sebagai salah satu alasan.
Mys

DPR Inginkan UU yang Aspiratif dan Terhindar dari Judicial Review

Seiring dengan makin banyaknya undang-undang maupun sebagian pasalnya yang ‘berguguran' di Mahkamah Konstitusi, anggota DPR diharapkan lebih serius dalam membahas RUU.
Amr

Kongres PDI Perjuangan

Tidak Mutlak, Larangan Penerapan Ajaran Marxisme dalam RUU KUHP

Marxisme dan Leninisme dilarang apabila disebarkan dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara. Untuk keperluan ilmian, penerapan ajaran tersebut tidak dilarang.
Gie

Penyelesaian Klaim Batas Negara Tetap Harus Dituangkan dalam Perjanjian

Konvensi Hukum Laut 1982 secara jelas menyebutkan bahwa penyelesaian batas negara harus dilakukan melalui perjanjian.
Gie

DPD Akan Bentuk Setjen Terpisah

Penistaan Parlemen dan Spontanitas di Mata Ketua DPR

Lebih dari satu bulan telah berlalu sejak terjadi kericuhan saat rapat kerja gabungan antara Komisi II dan Komisi III DPR dengan Jaksa Agung. Namun, berlalunya waktu tidak membuat kalangan DPR melupakan insiden yang dianggap sebagai penistaan parlemen (contempt of parliament) itu.
Amr