Berlangganan Pro

Terbaru

Problematika Perizinan Praktik Dokter Hewan dalam UU Cipta Kerja

Problematika Perizinan Praktik Dokter Hewan dalam UU Cipta Kerja

Tingkatkan Kualitas Perancangan UU, Badan Keahlian DPR Optimalkan Partisipasi Publik

Tingkatkan Kualitas Perancangan UU, Badan Keahlian DPR Optimalkan Partisipasi Publik

Anisa Alifia: Mengambil Peluang dalam Pandemi sebagai Pengacara Multi-Yurisdiksi

Anisa Alifia: Mengambil Peluang dalam Pandemi sebagai Pengacara Multi-Yurisdiksi

'Pencurian' Sumber Daya Genetik Oleh Peneliti Asing Makin Marak

Ditengarai, 'pencurian' sumber daya genetik oleh pelaku berkedok peneliti asing makin marak. Parahnya, belum banyak pihak yang peduli dengan masalah ini.

Pembaruan Hukum Pidana di Luar KUHP Terkesan Tidak Terkendali

Ketentuan pidana dalam perundang-undangan khusus seharusnya mengacu pada asas-asas hukum pidana umum. Namun, pembaruan hukum pidana lewat berbagai perundang-undangan di luar KUHP terkesan liar dan tidak terkendali.

TPF Dapat Menggunakan Pasal 216 KUHP Untuk Memanggil Nurhadi

Ketidakhadiran mantan Sekretaris Utama BIN dinilai bisa menghalang-halangi kerja TPF dan polisi.

M Luthfi Kepala BKPM Yang Baru

Program Komputer Dinilai Perlu Mendapat Perlindungan Paten

Perlindungan paten lebih tepat ketimbang hak cipta karena ada lompatan dalam teknik pembuatan program.

DPR Tanggapi Serius Implikasi Perluasan Kewenangan MK

Lagi-lagi DPR berkomentar soal putusan MK. DPR memandang putusan yang terkait dengan perluasan kewenangan MK dalam menguji undang-undang terhadap UUD akan membawa dampak pada hubungan antar lembaga negara.

Tanpa Infrastruktur Memadai, Aturan HKI Jadi Tumpul

Penegakan peraturan perundang-undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memerlukan infrastruktur yang memadai. Tanpa itu, aturan bisa jadi tumpul.

Izin Operasional Taksi Primer Diduga Bermasalah

Label Napi Anak Sudah Selayaknya Diubah

Sudah saatnya pemerintah memandang anak yang bermasalah dengan hukum sebagai korban dan bukan selalu menjadi pelaku.

Indonesia Masih Berada Dalam Priority Watch List

2024 Hak Cipta Milik Hukumonline.com