Terbaru

Transaksi E-commerce Bisa Mengacu ke Konsep Perikatan KUHPerd

Munculnya internet memberikan suatu paradigma baru dalam konteks perdagangan karena ada perubahan media untuk bertransaksi. Tidak bisa dipungkiri, internet membentuk wacana baru dalam perdagangan yang selama ini ada. Transaksi e-commerce bisa mengacu konsep perikatan di KUH Perd.
Ram/APr

RUU Perkreditan Perbankan Bertentangan dengan UU Kepailitan

DPR tampaknya tidak mau dibilang meninggalkan fungsi legislasinya. Oleh karena itu, Badan Legislasi DPR saat ini tengah mempersiapkan beberapa RUU usul inisiatif DPR, di antaranya adalah RUU Perkreditan Perbankan (RUU PP). Namun, isi dari RUU tersebut dinilai bertentangan dengan UU Kepailitan.
Ari/APr

YLKI Anjurkan untuk Hindari Transaksi Lewat Internet

Sejauh ini, belum ada peraturan yang tegas mengenai perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce. Karena itu, YLKI menganjurkan untuk menghindari belanja online. Alasannya, produsen ataupun distributor belum mampu memberikan jaminan kepada konsumen yang menderita kerugian karena transaksi lewat internet.
Ram/APr

Supervisory Board, Ganjalan Baru Amandemen UUBI

Ternyata bukan pasal 75 Undang Undang Bank Indonesia (UUBI) yang jadi ganjalan dalam amandemen UUBI. Ada pasal lain yang menjadi ganjalan, yaitu pasal 58A amandemen UUBI. Pasal tersebut berisi tentang pembentukan Dewan Pengawas (supervisory board). Tetapi mengapa pasal tersebut menjadi ganjalan?
Ari/APr

RUU Pasar Modal: Bapepam Makin Perkasa, tapi Belum Tentu Kredibel

"Komisioner atau Pejabat Bapepam tidak dapat dihukum karena telah mengambil keputusan atau kebijakan yang sejalan dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini sepanjang dilakukan dengan itikad baik."
Amr/APr

Intervensi Negara Maju terhadap Hukum Telematika di Indonesia

Pembentukan hukum telematika di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari intervensi asing. Hal ini masuk di akal, karena sampai dengan hari ini negara majulah yang menguasai teknologi informasi. Bukan tidak mungkin, akan terjadi intervensi negara maju terhadap hukum telamatika di Indonesia.
Ram/APr

Polemik SI Karena Ada Beda Penafsiran

Dua pakar hukum tata negara berpolemik soal Sidang Istimewa (SI). Bagi Harun Al Rasyid, SI MPR inkonstitusional. Namun, Jimly Asshidiqie melihat pendapat Harun itu sesat. Alasan Jimly, proses impeachment jelas diatur dalam penjelasan UUD 1945 dan dalam Tap MPR.
Tri/APr

Pembuktian Data Elektronik Perlu Peran Aktif Hakim

Cara-cara pembuktian yang selama ini diatur dalam KUHAP sepertinya memang tidak dapat digunakan untuk suatu bukti dalam transaksi e-commerce. Namun, bukan berarti transaksi e-commerce tidak dapat dibuktikan sama sekali. Dan ini perlu peran serta hakim untuk menggali dan mengikuti nilai hukum yang ada di masyarakat.
Muk/Zae/APr

Lopa dan Marsillam Diharapkan Dapat Menegakkan Hukum

Diangkatnya Baharuddin Lopa sebagai Jaksa Agung dan Marsillam Simandjuntak sebagai Menteri Kehakiman dan HAM diharapkan akan dapat memperbaiki kondisi hukum kita. Mungkinkah keduanya dapat memberikan angin segar saat kedudukan Presiden Wahid di ujung tanduk?
Nay/Leo/APr

BPK: BI Kurang Hati-hati Soal Jaminan BLBI

Silang pendapat dan penilaian jaminan BLBI yang ada di BPPN, antara BI dan BPK ternyata belum berhenti. BPK mengatakan bahwa BI kurang berhati-hati dalam menerima jaminan dari bank penerima BLBI. Namun BI berkilah bahwa semua jaminan yang diserahkan tersebut telah sah dan ada bukti-buktinya.
Ari/APr