Terbaru

Persidangan Abdullah Puteh

ICW Diminta Laporkan Temuannya Pada Badan Kehormatan DPR

Indonesia Corruption Watch (ICW) diminta untuk mengadukan temuannya kepada Badan Kehormatan DPR, agar badan itu bisa memeriksa anggota DPR yang diduga korupsi.
Zae

Permen No.5/2005 Hapus Diskriminasi Kurator

Siapapun bisa mendirikan organisasi profesi kurator sepanjang berbentuk perkumpulan berbadan hukum.
CR

PP Merger BUMN Sedang Disiapkan

Draf PP penggabungan, peleburan dan pengambilalihan BUMN sedang tahap finalisasi.
CR

Pasal 59 UU Pemerintahan Daerah Hanya Untungkan Partai Besar

Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemerintahan Propinsi Seluruh Indonesia Ferry Tinggogoy berpendapat bahwa Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sarat dengan pesanan partai politik.
Mys

BP MPR Tidak Berwenang Menolak Hasil Komisi Konstitusi

Perlindungan Saksi Baru Diberikan Berdasarkan Permintaan

Perlindungan tidak otomatis diberikan karena tergantung pada permintaan saksi itu sendiri. Namun, saksi tetap mendapatkan hak-hak prosedural.
Gie

ICW: 40 Anggota DPR Terindikasi Korupsi

Indonesia Corruption Watch menengarai 40 anggota DPR periode 2004-2009 terindikasi korupsi. Paling banyak anggota Dewan dari PDIP.
Mys

Perlu Payung Hukum Khusus Agar Opsi Otsus Aceh Tak Sekedar Basa Basi

Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa opsi Otonomi Khusus (Otsus) merupakan solusi final untuk Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Aceh. Agar tak sekedar basa-basi, sebaiknya dibentuk payung hukum khusus untuk menunjang otsus tersebut.
Zae

Presiden Menilai Privatisasi Rumah Sakit Menyalahi Konstitusi