Terbaru

Sidang Tahunan MPR Tidak Bisa Dijadikan Sidang Istimewa

Jakarta Hukumonline. Akhir-akhir ini ramai diperdebatkan kemungkinan Sidang Umum Tahunan (SUT) MPR pada 7 -18 Agustus 2000 berubah menjadi Sidang Istimewa (SI) yang bisa meminta Presiden Abdurrahman Wahid untuk mundur. Namun banyak juga kalangan yang berpendapat SUT tidak bisa dijadikan SI.
Tri/APr

Mana Yang Lebih Diperlukan: Hukum E-Commerce atau Hukum Commerce

Pertumbuhan industri berbasis internet di Indonesia masih dalam tahap yang sangat infant. Hal ini dapat dilihat melalui beberapa parameter. Pertama, jumlah pengguna internet yang jumlahnya masih di bawah 3 juta orang. Jumlah tersebut sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia dan juga dibandingkan dengan jumlah pengguna internet di negara lain.
AH

Mekanisme Pemilihan Ketua MA Belum Jelas

Jakarta, Hukumonline. Jadwal dan mekanisme pemilihan Ketua Mahkamah Agung (MA) hingga kini belum jelas. Calon Ketua MA pun belum sepenuhnya memahami undang-undang menyangkut pemilihan Ketua MA.
Ari/Apr

Calon Hakim Agung Akan Dinilai Presiden

Jakarta, Hukumonline. Meski telah lulus seleksi fit and proper test, nama 17 calon hakim agung belum disampaikan secara resmi ke pemerintah. Calon hakim agung bukan dari usulan pemerintah akan dinilai oleh presiden.
Ari//APr

Proses Hukum Empat BBO Sangat Terlambat

Jakarta, Hukumonline. Proses hukum terhadap empat Bank Beku Operasi (BBO) dinilai sangat lambat. Proses hukum BBO yang tidak kooperatif mestinya transparan dan tidak pandang bulu.
APr

Pembatalan MSAA Akan Menimbulkan Komplikasi Lebih Rumit

Jakarta, Hukunonline. Kontroversi yang menyangkut Master Settlement Aqcuisition Agreement (MSAA) antara BPPN dan para konglomerat pengutang, masih berlangsung. Sebagian berpendapat MSAA dibatalkan atau direvisi. Namun pakar hukum pada umumnya berpendapat MSAA tidak dapat dibatalkan begitu saja.
Leo/APr

Nama Kasad Kembali Disebut dalam Kasus Pemalsuan Uang Palsu.

Jakarta, Hukumonline. Nama Jendral Tyasno Sudarto, Kepala Staf Angkatan Darat, kembali disebut-sebut dalam persidangan uang palsu sebanyak Rp22 milyar. Ismail Putra, terdakwa pada kasus pemalsuan uang palsu, itu menyatakan bahwa Tyasno termasuk jendral yang memerintahkan pembuatan uang palsu.
Tri/APr

UU Pemberantasan Tindak Korupsi Dinilai Banci

Jakarta Hukumonline. Indonesia mendapat predikat sebagai negara terkorup di Asia (nomor tiga di dunia). Namun upaya pemberantasan korupsi tidak sungguh-sungguh. Bahkan, UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinilai ‘banci'!
Inay/APr

Premium Langka, Hak Konsumen Dirugikan

Jakarta, Hukumonline. Kelangkaan premium di wilayah Jabotabek dikecam oleh yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Pasalnya, hak-hak konsumen untuk mendapatkan informasi seperti, disebutkan dalam Pasal 4 UU No.8 Tahun 1999, telah diabaikan.
Inay/APr

MSAA Sulit Dibatalkan Secara Sepihak

Jakarta, Hukumonline. Rencana pemerintah membatalkan Master Settlement Acquisition Agreement (MSAA) mendapatkan reaksi dari pengusaha dan pengamat ekonomi. Bahkan, pejabat pemerintah pun tidak satu suara terhadap gagasan ini. Prakstisi hukum malah melihat MSAA sulit dibatalkan secara sepihak.
Leo/Apr