Terbaru

Menkum HAM Ditegur Karena Tidak Tahu Mana UU yang Sudah Disahkan

Dalam rapat perdananya dengan anggota DPR, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) kena tegur. Pasalnya, ia salah memberi keterangan mana undang-undang yang sudah dan yang belum disahkan.
Zae

Prilaku Menyimpang Jaksa karena Pengawasan tidak Efektif

Sisa pengaduan masyarakat tahun 2003 mengenai prilaku menyimpang aparat kejaksaan mencapai 569 laporan. Tahun 2004 ini sudah masuk 343 laporan.
Mys

Korban Kecelakaan Lion Air Mencapai 31 Orang

Ratifikasi Protokol Madrid Dapat Mendukung Peningkatan Investasi

Ketentuan yang ada dalam Protokol Madrid dinilai memberikan kemudahan bagi investor asing.
CR

Hanya Jadi Pengawas Kasus Munir, Komnas HAM Dikritik DPR

Anggota DPR dari Komisi III mengkritik Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang hanya menjadi pengawas pada kasus Kematian Munir. Seharusnya Komnas HAM punya andil lebih dalam pengungkapan kasus itu.
Zae

Kejaksaan Agung Ekspose Perkara Newmont

Ada enam tersangka yang berkasnya akan diserahkan ke kejaksaan dalam waktu dekat. Mereka bakal dijerat dengan pasal 41-45 Undang-Undang Pokok Lingkungan Hidup.

Kalangan Advokat Belum Mengajukan Konsep Pembangunan Hukum Nasional

Banyak kalangan, khususnya LSM, tidak menyia-nyiakan ketika Badan Legislasi DPR meminta mereka memberikan masukan mengenai prioritas legislasi nasional. Sayangnya, kesempatan yang sama tidak dimanfaatkan secara baik oleh kalangan advokat.
Amr

Kejaksaan Dituntut Menangani Kasus Pelanggaran HAM Secara Transparan

Kejaksaan diminta lebih transparan dalam menangani kasus pelanggaran HAM berat. Lemahnya dakwaan ditengarai menjadi penyebab banyaknya tersangka pelanggar HAM yang lolos dari jerat hukuman.
Gie

AAI Jakarta Desak Pengusutan Munir

LSM Minta DPR Kaji Ulang Semua UU Bidang Pertanahan

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pertanahan dan sumber daya alam (SDA) yang berlaku saat ini dinilai saling bertentangan dan tumpang tindih. Oleh karena itu, DPR dan pemerintah perlu melakukan kajian menyeluruh terhadap semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tanah dan SDA.
Amr