Terbaru

Peraturan Presiden Pertama 2004

Pembentukan Irjabar Sah, Tapi Undang-Undangnya Tidak Berlaku Lagi

Mahkamah Konstitusi menyatakan pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat , Irian Jaya Tengah dan sejumlah kabupaten/kota sebagai wujud pemekaran Papua adalah sah. Tetapi undang-undang yang menjadi dasar pemekaran itu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Mys

Awas, Pacaran di Tempat Sunyi Bisa Didenda 10 Juta!

Malam minggu yang cerah belum beranjak larut. Puluhan polisi, sebagian diantaranya petugas syariah dan wilayatul hisbah, menyusuri Jalan Cut Meutia, Banda Aceh. Dengan sigap mereka mengepung Taman Kali Aceh, tempat berkumpul muda-mudi yang ada di jalan itu.
Muhammad Yasin

UUPA Tidak Lagi Menjadi Undang-Undang Payung

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang berumur 44 tahun, sudah tidak lagi berfungsi sebagai undang-undang payung. Banyak peraturan setingkat atau di bawah undang-undang yang bertentangan dengan UUPA.
Gita Mahyarani

Kisruh di DPR: Berebut Apa Sebenarnya?

Belum lagi serius melaksanakan tugas-tugas utama yang diamanatkan oleh UUD 1945, para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah disibukkan dengan persoalan internal yang berlarut-larut. Dua kelompok anggota DPR dengan kekuatan yang berbeda, sama-sama tak mau mengalah memperebutkan kursi pimpinan komisi.
Zaenal Arifin

Selamat Hari Raya Idul Fitri

Pengadilan Kurang Maksimalkan Proses In Absentia Kasus Korupsi

Kasus-kasus korupsi terutama dengan nilai kerugian negara yang cukup besar sebagian gagal disidangkan karena sang tersangka kabur ke luar negeri. Padahal hal ini tak perlu terjadi jika saja fasilitas pengadilan in absentia (tanpa kehadiran terdakwa) dimaksimalkan.
Zae

Menyusuri Kota Pengadilan Internasional

Den Haag, menjadi 'rumah' dari tiga pengadilan internasional. International Court of Justice (ICJ), International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY) dan nantinya International Criminal Court (ICC), menetap di kota tersebut.
Nay

Pemilihan dan Pengangkatan Anggota BPK Sah

Mahkamah Konstitusi menyatakan proses pemilihan anggota BPK tidak bertentangan dengan konstitusi, maka dari itu dalil yang menyatakan Presiden mengabaikan kewenangan konstitusi tidak terbukti.
CR

MK Tolak Permohonan DPD Soal Ketua BPK