Terbaru

Panitia Pengawas (Panwas) Pemilu memahami sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang sepertinya berat meminta pemerintah mengeluarkan Perpu. Namun jika sampai H-3 masalah logistik belum selesai, mau tidak mau harus muncul Perpu

PN Jaksel menolak gugatan Dandhy Laksono terhadap SCTV. Pertimbangannya, majelis hakim mengantisipasi agar tidak terjadi dua putusan karena kasus ini masih dalam proses di Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P).

Nama PT Goro Batara Sakti kembali mencuat ke permukaan. Setelah kasus tukar gulingnya dengan Bulog yang menyeret beberapa pejabat dan pengusaha ke pengadilan, kini giliran Goro yang bermasalah. Beberapa kreditur Goro minta agar perusahaan tersebut dipailitkan.

Panitia Pengawas (Panwas) Pemilu menyatakan akan meningkatkan pengawasan selama masa tenang kampanye mulai 2-4 April 2004. Siapa saja yang melanggar, Panwas tak segan untuk memprosesnya sebagai pelanggaran pidana.

HAPI menilai KKAI telah melakukan pembodohan hukum terhadap para advokat. HAPI juga menganggap wadah KKAI yang tidak berbadan hukum tidak berwenang membuat kebijakan yang mengikat seluruh advokat di Indonesia.

Setelah menunggu lima tahun, sistem peradilan satu atap akhirnya terealisasi. Ditandai dengan pengalihan organisasi, administrasi dan finansial dari direktorat dalam lingkungan peradilan umum, tata usaha negara, dan agama dari pemerintah ke Mahkamah Agung.

Pemilihan Umum 2004 terancam tidak bisa dilaksanakan serempak. Persoalan pendistribusian logistik ke daerah-daerah terpencil masih menjadi kendala pelaksanaan Pemilu.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak judicial review terhadap empat pasal Undang-Undang KPK bukan berarti dengan sendirinya membubarkan KPKPN. Yang berwenang mengeluarkan keputusan pembubaran adalah presiden.