Terbaru

Jaksa lebih memilih menggunakan KUHP daripada Undang-Undang Pokok Pers. Apa gunanya asas lex specialis drogat lex generalis?

Panitia Kerja DPR sepakat untuk menunda penyerahan pembahasan Rancangan Undang-Undang Sumber Daya Air. Seharusnya, pada Sabtu lalu (13/09), mereka akan menyerahkan seluruh hasil pembahasannya kepada tim perumus.

Koordinator KKAI Pusat, Otto Hasibuan, menyatakan akan melakukan klarifikasi mengenai pembentukan wadah tunggal organisasi advokat di Lampung. Menurutnya, cabang-cabang KKAI tidak bisa mengambil keputusan sendiri-sendiri mengenai bentuk organisasi advokat. Keputusan itu seharusnya diambil di KKAI tingkat pusat.

Dalam waktu tak sampai sebulan, Mahkamah Agung mengeluarkan dua buah peraturan. Menyusul Persaingan Usaha yang telah dikeluarkan bulan lalu, Mahkamah Agung kini mengeluarkan Peraturan mengenai Mediasi. Tujuan utama Perma mengenai Mediasi, jelas untuk mengurangi tumpukan perkara.

Setelah melewati tahap tanggapan fraksi-fraksi di tingkat paripurna DPR, nasib RUU Anti Pornografi tidak terdengar lagi. Kabar terakhir, RUU tersebut akan dibahas oleh gabungan empat komisi sekaligus. Selain itu tersiar kabar, pemerintah akan menunjuk Menteri Agama untuk ikut membahas RUU itu.

Seorang jaksa nyaris dikeroyok teman-teman terdakwa. Sang jaksa dituding telah menerima sejumlah uang untuk meringankan hukuman terdakwa.