Terbaru

DPR dan Pemerintah akan membahas empat buah RUU bidang hukum atau biasa disebut RUU Integrated Justice System. Bak cuci cetak foto, pembahasan keempat RUU ini akan dilakukan secara kilat. DPR telah menargetkan waktu sembilan hari untuk menyelesaikan keempat RUU penting itu.

Kewenangan untuk menahan seorang terdakwa yang baru saja dihukum atau memberikan izin sering menjadi persoalan. Kali ini menimpa Ustad Abu Bakar Ba'asyir. Dua anggota majelis hakim yang menyidangkan perkara itu berdebat sengit.

RUU Anti Pornografi akan maju ke tahap berikutnya setelah DPR menyetujui RUU tersebut jadi usul inisiatif DPR. Sejumlah anggota DPR mengkritik pemerintah karena dinilai tidak memberikan perhatian yang serius terhadap masalah pornografi.

Rupanya, bukan hanya dokter yang bisa dituduh melakukan malpraktek, tetapi juga hakim. Tudingan ini dialamatkan kepada majelis hakim yang mengadili perkara gugatan terhadap Presiden Megawati, Panglima TNI, dan Ketua DPR.

Defisit anggaran 2003 bakal meleset dari target yang semula diprediksi 1,8% dari Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi 2,0% dari PDB. Akibatnya, beban APBN akan bertambah berat. Sayangnya, pemerintah tidak bisa dikenakan sanksi karena tidak bisa menekan defisit anggaran.

Meski Majelis Rakyat Papua sampai saat ini belum terbentuk, pemerintah telah berencana mengkaji kewenangan Majelis itu yang dinilai terlalu besar. Rencananya, selain akan melakukan amandemen terhadap UU No. 45/1999, pemerintah juga akan melakukan amandemen terhadap ketentuan mengenai Majelis Rakyat Papua dalam UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus pada Papua.

Nasib RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi makin tidak menentu. Mestinya, pada 28 Agustus lalu, ketua Pansus Komisi ini sudah terpilih. Tetapi, masih terganjal sejumlah masalah.